Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai perlu menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke salah satu anaknya yakni, Mohammad Prananda Prabowo atau Puan Maharani pada Kongres PDIP 2025. Hal tersebut dipandang mencegah guncangan dari kedua faksi tersebut.
"Untuk menghindari guncangan hebat, pada kongres 2025 sebaiknya Mega menyerahkan jabatan ketum kepada Puan atau Prananda atau orang yang dinilainya layak. Dengan begitu, estafet kepemimpinan di PDIP akan berjalan mulus," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Senin (30/12).
Menurut dia, guncangan hebat berpeluang terjadi bila Megawati tidak ada. Masing-masing faksi berpeluang menguasai PDIP akan sangat besar.
Saat ini Megawati masih dihormati. Kemudian, hanya Presiden kelima RI itu dinilai dapat menjembatani dan mengakomodasi kepentingan berbagai faksi di PDIP.
"Faksi-faksi yang ada di PDIP tidak akan berani mengganggu selama Megawati Soekarnoputri masih ada. Sebab, Megawati selama ini sangat dihormati oleh faksi-faksi yang ada di PDIP," ucap Jamiluddin.
Dia menambahkan setiap faksi tidak akan berani menolak pilihan Megawati ihwal penunjukan ketum PDIP. Ini diperlukan supaya tak menggoyahkan eksistensi PDIP dan membentengi partai dari pihak eksternal.
"Kalau hal itu dilakukan Megawati, maka eksistensi PDIP akan tetap terjaga. Pihak eksternal tak akan dapat menggoyang PDIP," ujar dia.
Sementara, terkait dengan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, dinilai juga terdapat persaingan antarfaksi Puan dan Prananda. Kedua faksi akan berebut untuk mengisi figur di posisi tersebut.
"Faksi Puan dan faksi Prananda paling hanya berebut posisi sekjen untuk mengantikan posisi Hasto," ucap Jamiluddin. (Fah/I-2)
Jamiluddin mengatakan ekspresi Hasto untuk menutupi suasana kebatinan yang sesungguhnya. Hasto dinilai menutupi kegelisahannya.
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved