Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai perlu menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke salah satu anaknya yakni, Mohammad Prananda Prabowo atau Puan Maharani pada Kongres PDIP 2025. Hal tersebut dipandang mencegah guncangan dari kedua faksi tersebut.
"Untuk menghindari guncangan hebat, pada kongres 2025 sebaiknya Mega menyerahkan jabatan ketum kepada Puan atau Prananda atau orang yang dinilainya layak. Dengan begitu, estafet kepemimpinan di PDIP akan berjalan mulus," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Senin (30/12).
Menurut dia, guncangan hebat berpeluang terjadi bila Megawati tidak ada. Masing-masing faksi berpeluang menguasai PDIP akan sangat besar.
Saat ini Megawati masih dihormati. Kemudian, hanya Presiden kelima RI itu dinilai dapat menjembatani dan mengakomodasi kepentingan berbagai faksi di PDIP.
"Faksi-faksi yang ada di PDIP tidak akan berani mengganggu selama Megawati Soekarnoputri masih ada. Sebab, Megawati selama ini sangat dihormati oleh faksi-faksi yang ada di PDIP," ucap Jamiluddin.
Dia menambahkan setiap faksi tidak akan berani menolak pilihan Megawati ihwal penunjukan ketum PDIP. Ini diperlukan supaya tak menggoyahkan eksistensi PDIP dan membentengi partai dari pihak eksternal.
"Kalau hal itu dilakukan Megawati, maka eksistensi PDIP akan tetap terjaga. Pihak eksternal tak akan dapat menggoyang PDIP," ujar dia.
Sementara, terkait dengan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, dinilai juga terdapat persaingan antarfaksi Puan dan Prananda. Kedua faksi akan berebut untuk mengisi figur di posisi tersebut.
"Faksi Puan dan faksi Prananda paling hanya berebut posisi sekjen untuk mengantikan posisi Hasto," ucap Jamiluddin. (Fah/I-2)
Jamiluddin mengatakan ekspresi Hasto untuk menutupi suasana kebatinan yang sesungguhnya. Hasto dinilai menutupi kegelisahannya.
Presiden RI ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri palebon Ni Jero Samiarsa yang merupakan Ibunda Wali Kota Denpasar.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved