Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai perlu menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke salah satu anaknya yakni, Mohammad Prananda Prabowo atau Puan Maharani pada Kongres PDIP 2025. Hal tersebut dipandang mencegah guncangan dari kedua faksi tersebut.
"Untuk menghindari guncangan hebat, pada kongres 2025 sebaiknya Mega menyerahkan jabatan ketum kepada Puan atau Prananda atau orang yang dinilainya layak. Dengan begitu, estafet kepemimpinan di PDIP akan berjalan mulus," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Senin (30/12).
Menurut dia, guncangan hebat berpeluang terjadi bila Megawati tidak ada. Masing-masing faksi berpeluang menguasai PDIP akan sangat besar.
Saat ini Megawati masih dihormati. Kemudian, hanya Presiden kelima RI itu dinilai dapat menjembatani dan mengakomodasi kepentingan berbagai faksi di PDIP.
"Faksi-faksi yang ada di PDIP tidak akan berani mengganggu selama Megawati Soekarnoputri masih ada. Sebab, Megawati selama ini sangat dihormati oleh faksi-faksi yang ada di PDIP," ucap Jamiluddin.
Dia menambahkan setiap faksi tidak akan berani menolak pilihan Megawati ihwal penunjukan ketum PDIP. Ini diperlukan supaya tak menggoyahkan eksistensi PDIP dan membentengi partai dari pihak eksternal.
"Kalau hal itu dilakukan Megawati, maka eksistensi PDIP akan tetap terjaga. Pihak eksternal tak akan dapat menggoyang PDIP," ujar dia.
Sementara, terkait dengan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, dinilai juga terdapat persaingan antarfaksi Puan dan Prananda. Kedua faksi akan berebut untuk mengisi figur di posisi tersebut.
"Faksi Puan dan faksi Prananda paling hanya berebut posisi sekjen untuk mengantikan posisi Hasto," ucap Jamiluddin. (Fah/I-2)
Jamiluddin mengatakan ekspresi Hasto untuk menutupi suasana kebatinan yang sesungguhnya. Hasto dinilai menutupi kegelisahannya.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved