Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) buka suara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Megawati Soekarnoputri sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyampaikan hal tersebut.
"Enggak perlu terlalu jauh sampai memanggil Ibu Ketua Umum ya," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (28/12).
Ronny berpendapat, pemanggilan Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh KPK sebelumnya terlalu dipaksakan. Sebab, putusan pengadilan dari para terdakwa suap terkait penggantian antawaktu (PAW) yang melibatkan buronan Harun Masiku tidak memiliki kaitan dengan Hasto.
"Pemanggilan Sekjen saja terlalu dipaksakan karena putusan pengadilan dari para terdakwa tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto," tandas Ronny.
KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 21 UU Tipikor mengenai obstruction of justice jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik dapat saja memanggil Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan jika merasa diperlukan.
"Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan," ujar Tessa. (Z-9)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved