Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) buka suara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Megawati Soekarnoputri sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyampaikan hal tersebut.
"Enggak perlu terlalu jauh sampai memanggil Ibu Ketua Umum ya," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (28/12).
Ronny berpendapat, pemanggilan Hasto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh KPK sebelumnya terlalu dipaksakan. Sebab, putusan pengadilan dari para terdakwa suap terkait penggantian antawaktu (PAW) yang melibatkan buronan Harun Masiku tidak memiliki kaitan dengan Hasto.
"Pemanggilan Sekjen saja terlalu dipaksakan karena putusan pengadilan dari para terdakwa tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto," tandas Ronny.
KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 21 UU Tipikor mengenai obstruction of justice jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik dapat saja memanggil Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan jika merasa diperlukan.
"Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan," ujar Tessa. (Z-9)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved