Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah meminta agar seluruh pihak tak berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Spekulasi tersebut muncul usai KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku.
“Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum,” tegas Said, Sabtu (28/12).
“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” tambahnya.
Said juga berharap KPK bisa bertindak proporsional dan bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapa pun. Dengan demikian, negara hukum bisa tetap terjaga. Soal adanya dugaan tindakan KPK memutuskan status hukum terhadap Hasto karena ada intervensi politik, Said meminta KPK menjawab dugaan tersebut agar marwah KPK terjaga dengan baik.
Said juga menuturkan jika kehidupan kebangsaan terus gaduh atau berpolemik secara tidak proporsional, hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.
Padahal, lanjut Said, Indonesia kini tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah. Said menyebut kelas menengah terus merosot, hingga terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, kata Said, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah.
“Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan,” ucapnya.
Di sisi lain, Said menuturkan, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden AS Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah.
“Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang. Ekonomi Tiongkok sedang melambat, padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hal ini akan menjadi ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat,” tegasnya.
Jika di dalam negeri terus gaduh, Said khawatir investor akan memilih keluar dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal untuk perekonomian nasional.
Padahal, Said mengemukakan Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.
“Sekali lagi, mari kepada semua pihak, saya mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kita kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik ke depan,” tuturnya.
“Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” pungkas Said. (Ykb/M-3)
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
Melalui e-Voting, investor dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat RUPS berlangsung tanpa harus hadir di lokasi.
HINGGA akhir April 2025, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham di pasar modal hampir menyentuh angka 6,9 juta investor.
Investor reksa dana mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2025 menjadi 15,6 juta, naik hampir 30% daripada periode sama 2024 sebesar 12,1 juta investor,
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa jaminan keamanan menjadi kunci dalam menarik investor untuk menanamkan modal di suatu daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved