Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dinilai tak mencegah kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kasus penembakan tiga anggota polisi yang sedang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, menjadi salah satu contohnya. Selain itu, ada juga penembakan terhadap warga sipil di Lhokseumawe, Aceh oleh seorang prajurit TNI AL.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, peristiwa penembakan di Lampung maupun Aceh sampai mengakibatkan korban tewas harus ditangani secara serius. Pihaknya menilai, penyimpangan penggunaan senjata api oleh oknum prajuit perlu diadili sesuai hukum pidana yang berlaku, apalagi jika penggunaannya bukan untuk kepentingan tugas.
Menurut Ardi, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memastikan reformasi TNI berjalan ke depan dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di institusi TNI.
"Alih-alih memperluas kewenangan TNI melalui revisi UU TNI," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (18/3).
Pihaknya mendesak pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi total institusi TNI serta memperkuat pengawasan, baik di internal maupun eksternal.
"Revisi UU TNI seharusnya juga merevisi Pasal 74 yang menyebabkan terhambatnya proses reformasi peradilan militer saat ini," sambung Ardi.
Imparsial mencatat sebanyak 41 kasus kekerasan yang melibatkan dan dilakukan oleh prajurit TNI terjadi sepanjang 2024 hingga kuartal 2025. Dari angka tersebut, korbannya berjumlah 67 orang, 17 di antaranya meninggal dunia.
Adapun kekerasan terbanyak merupakan kasus pemukulan atau penganiayaan dengan 25 kasus, penembakan menyebabkan korban tewas dengan delapan kasus, penganiayaan menyebabkan korban tewas lima kasus, penembakan sewenang-wemang tiga kasus. (Tri/P-2)
TNI menyodorkan sejumlah saran perubahan UU 34/2004 tentang TNI. Salah satunya pasa 47 ayat 2. Pasal tersebut mengatur perluasan kementerian yang bisa dijabat prajurit aktif TNI
Pengambilan keputusan dan mobilitas Panglima TNI selama ini sudah terbukti mampu berjalan efektif meski tidak ada Wakil Panglima.
DPR Jamin tidak Akan Menghidupkan Dwifungsi TNI
TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
BELEID revisi UU TNI yang beredar saat ini terdapat klausul yang dapat dinilai sebagai curhatan dari keinginan TNI yang tidak mau diperlakukan lagi sebagai subordinat dari beberapa aspek
Wapres meminta revisi UU TNI tidak mencederai semangat reformasi, terutama tentang dwifungsi.
Para ahli menyarankan kolaborasi antara pemerintah dan industri pariwisata untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menghormati kesejahteraan komunitas lokal.
Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.
Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan yang mesti diberikan pengelola.
Peneliti Perludem Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
KPU juga akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meresmikan Rumah Sakit (RS) Brawijaya Saharjo pagi ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved