Revisi UU TNI Segera Disahkan, Menkum Tegaskan Dwifungsi Tak Benar

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

TNI Sambangi Kejagung, Telusuri Dugaan Penunggangan Isu RUU TNI oleh Marcella Santoso

(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

Prioritaskan Hunian dan Logistik Pengungsi di Sumatra

Prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan pokok bagi para penyintas.

Menkum: Posbankum Jadi Solusi Sengketa Hukum di Level Desa

Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.

Menkum Ungkap Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Tertunda

Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.

Menkum Nyatakan Polisi yang Terlanjur Duduki Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

Merespons putusan MK yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil, Menteri Hukum Supratman menyatakan anggota Polri yang terlanjur punya jabatan tersebut tak perlu mundur.

Forum ASEAN-Jepang: Menkum Supratman Dorong Pertemuan Khusus Royalti Musik dan AI Global

Menkum Supratman Andi Agtas mengusulkan pertemuan khusus untuk membahas royalti musik dan konten media oleh platform AI global.

Menteri Hukum Tegaskan Merek Kolektif Jadi Kunci Perkuat Nilai Produk Koperasi Merah Putih

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dorong pendaftaran merek kolektif agar produk Koperasi Merah Putih terlindungi secara hukum dan naik kelas ekonomi.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia