Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Bila ditemukan indikasi, Polri akan melakukan pengusutan tentang dugaan bocornya putusan MK terkait sistem proporsional tertutup.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengkaji unsur pidana kasus dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Denny Indrayana.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetap bersikeras sistem pemilih harus dijalankan proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
Berlakunya masa jabatan lima tahun yang juga ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK bisa menimbulkan konflik kepentingan.
JURU Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membantah bahwa putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) kental dengan nuansa politis.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia calon dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah keluar jalur karena bukan kewenangannya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diberlakukan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penambahan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan beleid soal masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana caleg Pemilu 2024. Setelah dikritik.
(MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
MKMK pada Senin (20/3) siang dijadwalkan akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik pengubahan bunyi putusan yang berimbas pada pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempertimbangkan pandangan publik dalam mengadili gugatan perkara uji materi sistem pemilu.
Partai Prima menginginkan untuk diikutsertakan oleh KPU sebagai peserta Pemilu Serentak 2024
Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang perselisihan pemilu
Dalam persidangan, Kuasa Hukum pemohon Ari Lazuardi menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim Konstitusi.
MK mensyaratkan jeda lima tahun bagi mantan terpidana setelah dinyatakan bebas murni dari tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih sebagai calon DPD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved