Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pembacaan putusan akan dilakukan secara bergantian oleh hakim MK
Putusan MK final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum lagi setelahnya. Pendukung harus melakukan rekonsiliasi usai pembacaan putusan MK
Kedua pasangan calon sudah menegaskan akan menerima dan menghormati apapun keputusan MK
Kubu Prabowo-Sandi gagal menghadirkan saksi yang mampu meyakinkan hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang telah diajukan.
Juru Bicara TKN Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan saksi maupun ahli yang dihadirkan pihaknya dapat mematahkan tuduhan kecurangan pada pilpres 2019.
TIM Kuasa Hukum 01 menduga pemohon sewaktu menuliskan permohonannya belum memiliki bukti.
Sesuai dengan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, MK diberi waktu selama 14 hari kerja untuk menyelesaikan putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.
Merendahkan muruwah institusi negara misalnya Mahkamah Konstitusi (MK) menodai niat awal kelahiran lembaga yang dibentuk negara.
Komposisi permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi berisikan tentang teori dan kliping berita.
Sejak 2004, pilpres diwarnai dengan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Presiden menanggapi eskalasi politik dan keamanan pascapenetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Ppara komisioner KPU langsung mengadakan rapat internal terkait kesiapan KPU hadapi gugatan di MK.
Batas waktu paling cepat dua jam dilakukan karena melihat perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah dan timur yang masing-masing terpaut satu jam
Diatur bahwa publikasi hasil hitung cepat lembaga survei, paling awal dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat selesai..
Jika syarat memiliki KTP-E tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak lindungi
AHLI hukum acara pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menyebutkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat melimpahkan perkara ke kejaksaan.
Mahkamah menilai permohonan yang diajukan FPP BNI tidak beralasan menurut hukum.
MK menyebut norma dalam Pasal 15 UU Sisdiknas tidak mengatur tentang kewenangan sehingga tidak dapat dikatakan merugikan hak konstitusional seseorang
Peraturan tersebut seharusnya direvisi karena tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Bagi pengendara mobil maupun sepeda motor, penggunaan teknologi GPS sangat membantu menentukan jalan yang tepat dan mengantisipasi dari kemungkinan tersesat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved