Berita Terbaru Ppn Hari Ini

4 Kategori Barang dan Jasa Premium Ini Akan Dikenakan PPN 12 Persen, Berikut Daftarnya

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium.

Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan Sosial hingga Subsidi, Ini 8 Rekomendasi DPR Mitigasi Dampak PPN

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan delapan kebijakan mitigasi agar daya beli masyarakat tak terus melemah imbas penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025. 

Pengusaha Otomotif Tunggu Kejelasan Soal PPN 

Pengusaha otomotif masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun depan.

Perubahan PPN dari Single Tarif menjadi Multitarif Timbulkan Kebingungan

Perubahan PPN dari single tarif menjadi multitarif akan menimbulkan kebingungan untuk diterapkan.

Revisi Undang-undang Pintu Masuk Terapkan PPN Multitarif 

Pemerintah diminta merevisi Undang Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) apabila setuju dengan usulan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif.

PPN 12% Bakal Redupkan Geliat Industri Otomotif

Ketum Gaikindo menilai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada sektor otomotif akan meredupkan geliat industri di sektor tersebut.

Tingkat Inflasi di Sepanjang 2024 Diperkirakan di Bawah 2 Persen

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi Indonesia pada akhir 2024 akan berada di bawah 2%, sesuai dengan kisaran target Bank Indonesia (BI) yang sebesar 1,5%-3,5%.

Penaikan Upah Minimum 6,5 Persen Disebut tidak akan Meningkatkan Daya Beli Keluarga Buruh

PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh

Luhut Pandjaitan: Ketentuan PPN 12 Persen masih Dibahas Pemerintah

Pemerintah masih membahas dan menghitung dampak kebijakan dari penundaan maupun penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025. 

PPN 12 Persen, Indonesia Jadi yang Tertinggi di ASEAN? Cek Faktanya

Jika pemerintah tetap berkeras menaikkan tarif PPN menjadi 12%, Indonesia akan berada di urutan puncak sebagai negara dengan pemberlakuan tarif PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina.

Presiden Prabowo Subianto Diminta Turunkan PPN Jadi 10%

Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan tarif PPN ke angka 10%.

APPBI: Tidak Ada Urgensi Menaikkan PPN

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menegaskan tidak ada urgensi pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% di tahun depan. 

Gapasdap Tolak Kenaikan Pajak 12%

Wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Pemerintah Didesak Turunkan Tarif PPh bagi UMKM

Pemerintah didesak memperpanjang fasilitas tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM.

Penaikan PPN 12 Persen tidak akan Dongkrak Penerimaan Pajak

Penaikan PPN dari 11% ke 12% tidak akan mendongkrak penerimaan pajak.

Rencana Kenaikan PPN Dinilai Menurunkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan PPN akan memiliki konsekuensinya atas penurunan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat.

Ekonom Serukan Penundaan Penaikan Tarif PPN

PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.

Pemerintah Masih Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN 12%

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, keputusan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% masih dibahas oleh pemerintah.

Pajak Ditanggung Pemerintah hanya Untungkan Masyarakat Mampu

Keringanan pajak bagi masyarakat melalui pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik hanya menguntungkan masyarakat mampu. 

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting