NEWSTICKER

Berita Terbaru Pphn Hari Ini

Bamsoet Disebut Bohongi Publik saat Bilang MPR Sepakat Amendemen UUD 45
19/8/2016 05:59
Namun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut.
Belum Ada Kesepakatan Amendemen UUD 1945
19/8/2016 05:59
Kalau pun ada konsekuensi secara konstitusional, tambahnya, lembaga apa yang akan melaksanakannya? Apalagi, jelas Rerie, istilah amendemen terbatas tidak dikenal dalam konstitusi kita.
Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat Kilat
19/8/2016 05:59
Zainal mengaku tidak bisa memercayai sikap partai politik saat ini yang terkesan menolak amendemen konstitusi. Sikap partai politik dapat berubah 180 derajat ketika ditumpangi kepentingan.
Ide PPHN Lewat Konvensi 'Ngaco' Secara Ketatanegaraan
19/8/2016 05:59
Dengan model pemilihan presiden langsung seperti sekarang, tidak ada haluan negara yang perlu diberikan kepada presiden karena presiden dipilih berdasarkan visi-misi.
PPHN Tidak jadi Dibahas dalam Waktu Dekat, Dilanjutkan Usai Pemilu
19/8/2016 05:59
Pembahasan PPHN pasca pemilu 2024 lewat amendemen terbatas dilakukan untuk menghindari kekhawatiran publik tentang isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
IKN Diusulkan Masuk dalam PPHN
19/8/2016 05:59
MPR RI mengusulkan IKN dimasukkan dalam PPHN sehingga pembangunan IKN bisa dilanjutkan. Sehingga siapapun presiden RI nantinya, program-program mengenai IKN tetap berjalan.
Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN
19/8/2016 05:59
"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"
Ada PPHN, Bamsoet: Proyek IKN Bisa Lanjut Meski Ganti Presiden
19/8/2016 05:59
Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang. Sehingga, pengesahan PPHN diyakini menjamin kelanjutan pembangunan, meski kepemimpinan berganti.
Bamsoet: MPR Perlu Kembali Memiliki Kewenangan Subjektif Superlatif
19/8/2016 05:59
Hadir kembalinya PPHN dapat mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.
Ketua MPR: Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Dukung Perekonomian
19/8/2016 05:59
Pentingnya kehadiran PPHN, kata Bambang, dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua MPR: Pembahasan PPHN Seyogianya Usai Pemilu 2024
19/8/2016 05:59
Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) idealnya dibahas setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Jokowi Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Setelah Pemilu 2024
19/8/2016 05:59
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang menjadi usulan MPR.
M Qodari Khawatir PPHN Jadi Instrumen Politik Jatuhkan Presiden
19/8/2016 05:59
PPHN akan menjadi alasan politis dari DPR dan MPR untuk menurunkan jabatan seorang presiden. Padahal, seharusnya, pemberhentian presiden adalah karena pelanggaran hukum.
Luncurkan Buku Halauan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pintu Darurat Konstitusi
19/8/2016 05:59
PPHN dinlai penting sebagai jaminan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah, dan antar periode.
Pimpinan MPR RI Satu Suara Menyepakati amendemen UUD 1945 dan PPHN
19/8/2016 05:59
WAKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan para pimpinan MPR RI telah satu suara menyepakati amendemen UUD 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).