Ketua MPR Pembahasan PPHN Seyogianya Usai Pemilu 2024

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) belum saatnya dibahas. Idealnya PPHN dibahas usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembahasan PPHN seyogianya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut dia, PPHN dapat dijadikan sebagai produk hukum yang dapat mencegah. Sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi negara.

Bamsoet mengatakan bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun, demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.

"Kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," ucap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk itu diperlukan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas. Indonesia membutuhkan perencanaan melalui PPHN supaya pembangunan berkelanjutan.

"Perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Bamsoet. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani