Ketua MPR: Indonesia tidak Boleh Bergantung pada Sumber Daya Alam Mentah

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengungkapkan pembangunan nasional sejak dulu hingga kini selalu bergantung pada sumber daya alam.

Di awal kemerdekaan hingga tahun 1990-an, sumber daya alam berupa minyak mentah, gas alam dan batu bara, serta hasil alam lainnya menjadi sumber devisa utama bagi negara. Begitu pun saat ini, mineral lain seperti nikel, emas, bauksit masih menjadi kontributor besar.

Namun, kekayaan alam yang luar biasa besar itu tidak akan bisa memberikan manfaat secara signifikan jika dijual hanya dalam bentuk mentah.

Baca juga: Megawati Terlihat Merapikan Dasi Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR

"Kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah," kata Bambang pada Sidang Tahunan MPRI RI di Jakarta, Rabu (16/8).

Pemerintah pun telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi. Para penanam modal didorong berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan pabrik pengolah sumber-sumber mineral.

"Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri," tegas politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Ketua MPR: Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Dukung Perekonomian

Hilirisasi industri menjadi ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ia pun mendorong adanya perubahan pola pikir pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat.

"Sehingga terjadi kolaborasi multipihak untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan," ucap Bambang.

Hal itu, sambungnya bisa terwujud dengan mempromosikan model ekonomi sirkular, atau mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

Paradigma sirkularitas tentu hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional sudah mampu secara saksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir, sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi.

Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah.

"Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional," tandasnya. (Z-11)