Pimpinan MPR RI Satu Suara Menyepakati amendemen UUD 1945 dan PPHN

Hak Atas Lingkungan Berkeadilan harus Masuk Amendemen UUD 1945

Serangkaian bencana alam yang dipicu kerusakan lingkungan hidup harus menjadi peringatan serius bagi negara untuk memperkuat perlindungan lingkungan dalam konstitusi.

Ketua MPR Sambangi Istana, Bicarakan Amendemen Konstitusi dengan Prabowo

Muzani mengatakan jajaran MPR akan bertemu dengan Presiden membahas persoalan ini. Waktu pertemuan sedang disiapkan

MPR Terbuka Selebar-lebarnya untuk Amendemen Konstitusi

UUD tidak boleh terlalu sering dilakukan perubahan, tetapi juga UUD tidak boleh ditutup rapat untuk perubahan agar bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Try Sutrisno Sebut Perlu Kaji Ulang UUD 1945 untuk Capai Indonesia Emas 2045

Try Sutrisno menyebut kaji ulang terhadap UUD 1945 merupakan kebutuhan mutlak jika Indonesia ingin tetap eksis dan mencapai cita-cita luhur Indonesia Emas 2045

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Kehidupan Bernegara

PERUBAHAN Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Cara dan Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

MPR Terbuka Selebar-lebarnya untuk Amendemen Konstitusi

UUD tidak boleh terlalu sering dilakukan perubahan, tetapi juga UUD tidak boleh ditutup rapat untuk perubahan agar bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Ibas Sebut Draft PPHN akan Dibahas Seluruh Fraksi dan DPD

WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.

Luncurkan Buku Halauan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pintu Darurat Konstitusi

PPHN dinlai penting sebagai jaminan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah, dan antar periode. 

M Qodari Khawatir PPHN Jadi Instrumen Politik Jatuhkan Presiden

PPHN akan menjadi alasan politis dari DPR dan MPR untuk menurunkan jabatan seorang presiden. Padahal, seharusnya, pemberhentian presiden adalah karena pelanggaran hukum.

Jokowi Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Setelah Pemilu 2024

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang menjadi usulan MPR.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia