Ada PPHN, Bamsoet Proyek IKN Bisa Lanjut Meski Ganti Presiden

PROYEK Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap berjalan, meski terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024. Untuk menjamin keberlangsungan proyek IKN, diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) selaku peta jalan pembangunan.

"Pemindahan IKN tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," tutur Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, pengesahan PPHN dapat menjamin konsistensi lintas pemerintah untuk melanjutkan proyek IKN sesuai konsepnya, yakni smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional.

"Pembentukan 'haluan negara' yang dipatuhi oleh pemerintahan periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan. Khususnya, untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045," imbuh Bamsoet.

Menurutnya, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang berlaku hingga saat ini. "Hadirnya PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama," pungkasnya.

Kehadiran PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada MPR. PPHN justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti