Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PROYEK Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tetap berjalan, meski terjadi pergantian kepemimpinan pada 2024. Untuk menjamin keberlangsungan proyek IKN, diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) selaku peta jalan pembangunan.
"Pemindahan IKN tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," tutur Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8).
Baca juga: IKN Nusantara Jadi Harapan Pemerataan Pembangunan
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, pengesahan PPHN dapat menjamin konsistensi lintas pemerintah untuk melanjutkan proyek IKN sesuai konsepnya, yakni smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional.
"Pembentukan 'haluan negara' yang dipatuhi oleh pemerintahan periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan. Khususnya, untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045," imbuh Bamsoet.
Baca juga: Presiden: Agenda Besar Bangsa tidak Boleh Berhenti
Menurutnya, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang berlaku hingga saat ini. "Hadirnya PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama," pungkasnya.
Kehadiran PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada MPR. PPHN justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.(OL-11)
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved