Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WACANA amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali muncul ke permukaan. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai amandemen terbatas dibutuhkan untuk memberi MPR kewenangan tambahan dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di UUD 45.
Namun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut. Salah satu fraksi yang menolak amendemen terbatas ialah Fraksi Partai Demokrat.
Politikus Demokrat Benny K Harman menyebut, sejauh ini belum ada satu pun kesepakatan yang menyebutkan MPR akan melakukan amendemen terbatas. Kesepakatan soal PPHN baru terbatas pada kebutuhan PPHN terhadap pembangunan ke depan.
"PPHN perlu atau tidak, sudah disepakati. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak itu. Namun (soal amendemen) belum ada kesepakatan bentuk hukum PPHN itu," ungkap Benny di Jakarta, Senin (16/8).
Bahkan, Benny menilai Bamsoet telah melakukan pembohongan publik dengan menyebut MPR sepakat untuk melakukan amendemen. Benny menilai pernyataan Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR terkait amendemen merupakan pernyataan pribadi yang tidak berkaitan dengan MPR. "Tidak pernah ada pembahasan di tingkat DPR tentang hal itu," ungkapnya.
Benny menuturkan sejauh ini setiap fraksi masih terus melakukan pengkajian terhadap bentuk hukum PPHN. Bentuknya ditetapkan melalui TAP MPR atau perubahan UUD.
Baca juga: Wacana Amandemen UUD Nongol Lagi, NasDem: Buka Kotak Pandora
"Masih dalam tahapan pengkajian di masing-masing fraksi. Jadi kalau tadi ketua MPR katakan sudah ada kesepakatan di tingkat MPR, itu adalah kebohongan. Belum ada itu," paparnya. (OL-14)
MPR merupakan lembaga khas Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tiga tugas.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
"Tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga ketidakpastian global yang merembet ketidakpastian negara-negara di mana pun di dunia ini menjadi semakin meningkat," kata Presiden
"Presiden Iran menceritakan Iran banyak mendapatkan tekanan dari negara-negara Barat. Namun, dari tekanan tersebut justru telah membuat Iran mengalami banyak kemajuan."
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengimbau masyarakat untuk menerima kepulangan WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok, ke daerah asal setelah menjalani proses karantina di Natuna.
Pemerintah juga diingatkan untuk menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem, dan IT-nya dengan baik.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
DALAM pergaulan politik di kalangan elite, di waktu menjelang dan setelah pemilihan presiden (pilpres), biasanya muncul tema juga isu yang antara lain memunculkan beberapa nama.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
PDIP dan Partai Demokrat belum juga menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI meski waktu tinggal sehari lagi.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di Gedung MPR dan DPR RI, Minggu (14/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved