Sabtu 11 September 2021, 17:25 WIB

Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat Kilat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat Kilat

DOK MI.
Ilustrasi.

 

PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menjelaskan kepentingan politik dapat mengubah semua regulasi hingga konstitusi secara cepat. Banyak contoh yang masih melekat di ingatan publik, seperti terbaru revisi UU KPK yang superkilat.

"Belajar dari beberapa wacana semua bisa terjadi seperti revisi UU KPK yang superkilat. Jadi masyarakat trauma. Kalau ada proses yang ditumpangi kepentingan politik akan menjadi sangat cepat prosesnya," ujarnya pada diskusi virtual bertajuk Amendemen UUD 1945 untuk Apa, Sabtu (11/9). Pada kesempatan itu hadir Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha.

Zainal mengaku tidak bisa memercayai sikap partai politik saat ini yang terkesan menolak amendemen konstitusi. Sebab sikap partai politik dapat berubah 180 derajat ketika ditumpangi kepentingan.

Terlebih, kata dia, Ketua MPR Bambang Soesatyo dua kali dalam waktu singkat menebar wacana amendemen yang dibungkus PPHN dalam sidang tahunan MPR dan peringatan Hari Konstitusi. "Kalau Ketua MPR sudah mengungkap isu itu, masyarakat sulit tidak percaya UUD 1945 tidak diamendemen. Kalau benar tidak ada kesepakatan di tingkat pimpinan MPR, mengapa tidak ada yang mengoreksi dari pidato Ketua MPR untuk mengingatkannya?" paparnya.

Ia mengatakan politisi saat ini paling berani mengungkap usulan PPHN dimasukan ke UUD 1945. Padahal jelas, kata dia, upaya itu memiliki dampak turunan yang banyak, seperti menambah kewenangan MPR, DPR, dan DPD.

Baca juga: Jokowi Harap Pendukungnya Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Yang lain lagi tentu akan mendorong hadirnya sanksi ketika PPHN dilanggar dan bisa jadi berujung pada kewenangan memecat kepala negara. Jadi turunan memasukkan PPHN menjadi kompleks yang berujung pada perubahan presidensial kembali ke era kewenangan dulu," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

MI/ Susanto

Direktur Kementerian Pertahanan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Satelit

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:52 WIB
Laksma TNI SD diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123°...
Antara

Kejagung Periksa Auditor Bea Cukai Terkait Korupsi Fasilitas Kawasan Berikat

👤Ant 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:31 WIB
Kelima saksi yang diperiksa yakni TS, FI, TJY, S, dan...
Dok Kejagung

Intervensi Lin Che Wei Terkait Kebijakan Ekspor CPO di Kemendag Sejak Januari 2022

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:24 WIB
Lin Che Wei tak ada di struktur formal Kemendag. Namun, punya peran kuat untuk mengatur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya