Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo berharap para pendukungnya seirama menolak wacana perpanjangan atau penambahan masa jabatan melalui amendemen UUD. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyatakan Jokowi tegak lurus kepada UUD, agenda reformasi, dan menginginkan regenerasi kepemimpinan terus berjalan.
"Pak Jokowi tegak lurus kepada UUD 1945, tegak lurus juga kepada reformasi. Ini berarti orang-orang yang mendukung beliau mestinya juga sudah tegak lurus kepada sikap politik beliau," kata kata Fadjroel dalam diskusi daring bertajuk Amendemen UUD 1945 untuk Apa, Sabtu (11/9).
Sebelumnya, muncul sejumlah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amendemen UUD. Ada wacana penambahan masa jabatan hingga tiga periode. Kemudian, ada pula usulan penambahan jabatan 2-3 tahun.
Fadjroel menegaskan sikap politik Jokowi menolak wacana tiga periode maupun penambahan masa jabatan. Fadjroel meyampaikan Jokowi sudah beberapa kali menyatakan sikapnya dan masih tetap sama.
"Beliau tegak lurus dengan Pasal 7 UUD 1945. Kemudian beliau juga sudah mengatakan selain tiga periode, perpanjangannya pun tidak. Ini untuk menghormati UUD 1945, proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia, dan menghormati agenda reformasi," ucapnya.
Menurut Fadjroel, Jokowi memang tak pernah melarang siapa pun untuk membicarakan isu tersebut. Fadjroel menyampaikan wacana-wacana yang diembuskan wajar sebagai hak konstitusional dalam berpendapat. Namun, Fadjroel mengingatkan sikap politik Jokowi seharusnya diikuti para relawan.
"Presiden juga tidak pernah ngomong si A sampai si Z tidak boleh ngomong soal tiga periode. Beliau tidak pernah mengatakan begitu tapi beliau sudah menyampaikan sikap politik. Hendaknya siapa pun yang mengikuti beliau juga tegak lurus kepada Pak Jokowi," ucap Fadjroel.
Mengenai wacana amendemen UUD, Fadjroel mengatakan Presiden Jokowi menghormatinya sebagai domain MPR. Sikap politik Jokowi tersebut, kata Fadjroel, bukan bermaksud mencampuri amendemen sebagai wewenang MPR.
Baca juga: PKS: Amendemen UUD Ramai di Luar MPR
"Pemerintah tidak ada urusannya mau amendemen atau isinya mau ada PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) atau pun di dalamnya macam-macam tambahan. Eksekutif tidak punya wewenang, bukan domainnya kami," ujar Fadjroel.
(OL-14)
Situasi Kazakhstan memanas buntut aksi protes besar-besaran terkait kenaikan harga bahan bakar gas
M. Fadjroel Rachman ditetapkan sebagai Doktor ke-119 di Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi jenjang doktoral.
"Bang Wimar adalah Guru saya sebagai Juru Bicara Presiden dan presenter televisi."
Juru Bicara Ormas HTI M Ismail Yusanto melalui akun twitternya @ismail_yusanto menyampaikan ucapan selamat Idulfitri atas nama Ormas HTI.
Pratikno datang bersama mantan aktivis 98 Fadjroel Rachman dan Staf Khusus Mensesneg Nico Harjanto.
“Ada tugas yang disampaikan beliau tetapi mengenai menu tugasnya nanti akan diumumkan secara langsung saja diberitahukan saja oleh presiden," kata Fadjroel
Namun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut.
Kalau pun ada konsekuensi secara konstitusional, tambahnya, lembaga apa yang akan melaksanakannya? Apalagi, jelas Rerie, istilah amendemen terbatas tidak dikenal dalam konstitusi kita.
Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.
PPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.
Arah amendemen diperkirakan juga termasuk perpanjangan masa jabatan presiden dan memundurkan jadwal pemilu serentak berikutnya.
Amendemen diharapkan tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved