Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
GERINDRA masih mempelajari soal Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini merespons klaim Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti yang menyebut Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, setuju soal perubahan dasar negara itu.
"Sedang kita pelajari," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/6).
Muzani enggan berbicara lebih lanjut terkait hal itu. Dia menekankan bahwa Gerindra konsentrasi pada proses pelantikan Prabowo serta parlemen periode 2024-2029.
Baca juga : Anies Diisukan Masuk Kabinet Prabowo, Gerindra : Hak Prerogatif Prabowo
"Gerindra konsentrasi kepada pelantikan parlemen dan pelantikan presiden hasil Pemilu 2024," ucap Muzani.
La Nyalla Mattalitti mengklaim Prabowo Subianto setuju Amendemen UUD 1945. UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli yakni pemilihan presiden (pilpres) melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Harus bisa lah (amendemen). Pak prabowo juga mau kok. Pak Prabowo jelas mau. Visi misinya Pak Prabowo jelas kembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah asli," kata La Nyalla. (Z-8)
UUD 1945 mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak memenuhi unsur materiel
Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.
La Nyalla Klaim Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945, Dikembalikan ke Naskah Asli
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved