Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
GERINDRA masih mempelajari soal Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini merespons klaim Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti yang menyebut Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, setuju soal perubahan dasar negara itu.
"Sedang kita pelajari," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/6).
Muzani enggan berbicara lebih lanjut terkait hal itu. Dia menekankan bahwa Gerindra konsentrasi pada proses pelantikan Prabowo serta parlemen periode 2024-2029.
Baca juga : Anies Diisukan Masuk Kabinet Prabowo, Gerindra : Hak Prerogatif Prabowo
"Gerindra konsentrasi kepada pelantikan parlemen dan pelantikan presiden hasil Pemilu 2024," ucap Muzani.
La Nyalla Mattalitti mengklaim Prabowo Subianto setuju Amendemen UUD 1945. UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli yakni pemilihan presiden (pilpres) melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Harus bisa lah (amendemen). Pak prabowo juga mau kok. Pak Prabowo jelas mau. Visi misinya Pak Prabowo jelas kembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah asli," kata La Nyalla. (Z-8)
UUD 1945 mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak memenuhi unsur materiel
Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.
La Nyalla Klaim Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945, Dikembalikan ke Naskah Asli
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.
Seusai pemeriksaan, Roy menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberi perhatian serius terhadap perkara ijazah jokowi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri. Rapat yang digelar di Hambalang secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan teks Proklamasi pada upacara 17 Agustus
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved