Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan. Namun dia memandang ini masih lebih baik dari UUD 1945 sebelum amendemen.
"Untuk itu, jika ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli (merupakan) suatu kemunduran," kata Lili, dihubungi Minggu (9/6/2024).
Jika ada rencana menyempurnakan UUD 1945 pascaamendemen, perlu melibatkan publik secara luas. Begitu juga dengan mengundang para ahli.
Baca juga : Amendemen UUD 1945, PDIP: Harus Dilakukan Secara Cermat
"Para pakar dari berbagai ahli, yang tidak hanya dari ahli hukum, perlu diikutsertakan untuk mendiskusikan tentang aspek apa saja yang perlu diperkuat," kata Lili.
Diskusi selama ini masih berputar di sekitar tentang kewenangan MPR yang ingin memiliki kewenangan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bahkan kemudian berkembang wacana agar presiden dipilih kembali oleh MPR.
Jika hal itu yang hendak dilakukan, tujuannya bukan dalam makna menyempurnakan aspek-aspek yang bolong dalam UUD 1945 pascaamendemen. "Untuk itu perlu kajian menyeluruh dan menginventarisasi hal-hal yang bolong-bolong dalam UUD 1945 pascaamendemen serta meminta masukan dari berbagai ahli," kata Lili.
Adapun sebenarnya beberapa persoalan perlu diperbaiki terkait sistem lembaga perwakilan. "Persoalan yang perlu diperbaiki, misalnya, tentang sistem lembaga perwakilan, peran dan kewenangan DPD, perlu ada penguatan. Selama ini DPD kan tidak berperan," kata Lili. (Z-2)
UUD 1945 mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak memenuhi unsur materiel
Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.
La Nyalla Klaim Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945, Dikembalikan ke Naskah Asli
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved