Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan. Namun dia memandang ini masih lebih baik dari UUD 1945 sebelum amendemen.
"Untuk itu, jika ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli (merupakan) suatu kemunduran," kata Lili, dihubungi Minggu (9/6/2024).
Jika ada rencana menyempurnakan UUD 1945 pascaamendemen, perlu melibatkan publik secara luas. Begitu juga dengan mengundang para ahli.
Baca juga : Amendemen UUD 1945, PDIP: Harus Dilakukan Secara Cermat
"Para pakar dari berbagai ahli, yang tidak hanya dari ahli hukum, perlu diikutsertakan untuk mendiskusikan tentang aspek apa saja yang perlu diperkuat," kata Lili.
Diskusi selama ini masih berputar di sekitar tentang kewenangan MPR yang ingin memiliki kewenangan untuk membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bahkan kemudian berkembang wacana agar presiden dipilih kembali oleh MPR.
Jika hal itu yang hendak dilakukan, tujuannya bukan dalam makna menyempurnakan aspek-aspek yang bolong dalam UUD 1945 pascaamendemen. "Untuk itu perlu kajian menyeluruh dan menginventarisasi hal-hal yang bolong-bolong dalam UUD 1945 pascaamendemen serta meminta masukan dari berbagai ahli," kata Lili.
Adapun sebenarnya beberapa persoalan perlu diperbaiki terkait sistem lembaga perwakilan. "Persoalan yang perlu diperbaiki, misalnya, tentang sistem lembaga perwakilan, peran dan kewenangan DPD, perlu ada penguatan. Selama ini DPD kan tidak berperan," kata Lili. (Z-2)
Namun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut.
Kalau pun ada konsekuensi secara konstitusional, tambahnya, lembaga apa yang akan melaksanakannya? Apalagi, jelas Rerie, istilah amendemen terbatas tidak dikenal dalam konstitusi kita.
Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.
PPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.
Arah amendemen diperkirakan juga termasuk perpanjangan masa jabatan presiden dan memundurkan jadwal pemilu serentak berikutnya.
Amendemen diharapkan tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam.
Daun kelor kering sebanyak 100 gram diketahui mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi daripada yoghurt, vitamin A yang 7 kali lebih tinggi daripada wortel.
PENELITI Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional (PRBBOT) BRIN Suharmiati mengungkapkan khasiat ramuan tradisional Madura baik untuk kesehatan perempuan.
Potensi terjadinya gempa bumi serupa di Kabupaten Garut Jawa Barat dengan magnitudo lebih besar bisa terjadi karena lempeng Australia ada sepanjang selatan Pulau Jawa.
BRIN menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mendapatkan gambaran soal masalah stunting terkini di Jawa Barat,
Ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkenalkan AI for Smart-X (AISX) sebagai pusat kolaborasi riset baru yang akan menjadi penggerak utama dalam pengembangan kecerdasan buatan
Kabupaten Bandung mencatatkan skor tinggi dalam berbagai pilar penting seperti pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kelembagaan, inovasi dan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved