Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mengklaim presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto setuju Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli yakni pemilihan presiden (pilpres) melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Harus bisa lah (amendemen). Pak prabowo juga mau kok. Pak Prabowo jelas mau. Visi misinya Pak Prabowo jelas kembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah asli," kata La Nyalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
La Nyalla mengatakan amendemen UUD 1945 terus dijalankan. DPD juga mengusulkan perubahan dasar negara itu.
Baca juga : BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar
"Jadi kita punya proposal bahwa DPD pada tanggal 14 Juni 2023 telah putuskan utk kita mengajukan 5 proposal. Nah salah satunya itu. Jadi kita sudah waktunya ini untuk mengembalikan pilpres itu di MPR," ucap dia.
La Nyalla menyinggung soal sila keempat Pancasila sebagai dasar MPR berhak memilih Kepala Negara. Yakni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
"MPR, jadi tidak libatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR dia memilih anggota DPR yang pileg," ujar La Nyalla. (Z-8)
UUD 1945 mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak memenuhi unsur materiel
Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli membenarkan ada banyak kritik bahwa UUD 1945 pascaamendemen masih punya kelemahan.
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved