Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua MPR Arsul Sani menuturkan pihaknya saat ini tengah mengkaji kelanjutan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pembahasan PPHN akan dilakukan melalui mekanisme amendemen terbatas seusai pelaksanaan Pemilu 2024.
"PPP mengusulkan kalaupun ada amandemen, amandemennya itu dilakukan seetelah pemilu sampai sebelum jabatan MPR itu selesai. Jadi antara Maret hingga September," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (28/7).
Pembahasan PPHN pasca pemilu 2024 lewat amendemen terbatas dilakukan untuk menghindari kekhawatiran publik tentang isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Amendemen dilakukan untuk menjadikan TAP MPR sebagai dasar hukum pembahasan PPHN.
"PPHN itu idealnya dalam Ketetapan MPR. Karena itu dalam Ketetapan MPR perlu amandemen terbatas. Tetapi kalau amandemen terbatasnya itu dilakukan sebelum pemilu, itu kan akan menimbulkan kekhawatiran publik membuka kotak pandora," ujar Arsul.
Baca juga: Ide PPHN Lewat Konvensi 'Ngaco' Secara Ketatanegaraan
Arsul melanjutkan, pembahasan PPHN melalui amendemen terbatas dapa dilakukan setelah pemilu dengan tetap memperhatikan pasal 109 ayat 4 Tata Tertib (Tatib) MPR. Tatib tersebut mengatur usulan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum periode kepemimpinan MPR berakhir.
"Tapi kalau urusannya cjma peraturan tatib MPR kan bisa dirubah sendiri oleh MPR melalui Sidang paripurna MPR," ungkapnya.
Arsul menjelaskan PPHN dibutuhkan untuk menjamin arah pembangunan bangsa tetap selaras meski ada pergantian masa kekuasaan pasca pemilu. (OL-4)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved