Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Sosialisasi real count KPU dinilai kurang sehingga masyarakat lebih populer dengan quick count
Pemilu 2024 dinilai berjalan jujur dan adil (jurdil). Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia.
Relawan AMIN dan GAMA berkerja sama melawan kecurangan pilpres
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo akan memiliki peran penting dalam pemerintahan mendatang.
Presiden Joko Widodo diminta tidak gegabah untuk memasukkan dan berupaya merealisasikan janji politik salah satu kontestan pilpres.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjalankan program makan siang gratis ialah sebesar Rp15 ribu per anak.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus disiapkan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih.
Pengguliran hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 dinilai sangat diperlukan. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu sudah sangat rendah.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 19,5 persen publik tidak percaya bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.
Aneka pelanggaran dalam pesta demokrasi justru harus disorot dan diperbaiki.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono menyebut usulan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu merupakan emosi sesaat dari calon pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah.
Dinamika pemilu 2024 diwarnai oleh banyak intimidasi dan pembatasan terhadap suara kritis, terutama kritik atas penyelenggaraan pemilu.
Masifnya PSU membuktikan adanya ketidakbecusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
Kepolisian Resor (Polres) Poso, Sulawesi Tengah, memberikan pengamanan ekstra di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
UU Pemilu mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan seputar pemilu, mulai dari pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi.
Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Ada yang berpendapat membawa pelanggaran TSM ke MK adalah pekerjaan yang sia-sia.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menegaskan DPR tidak perlu menunggu penghitungan suara hasil Pemilu 2024 tuntas untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Bukti kecurangan Pemilu yang digali dalam hak angket DPR bisa jadi bukti penguat saat sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
Ali juga merespons soal ramainya protes terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dia menilai hal itu tidak perlu lantaran aplikasi itu tidak menjadi alat keputusan yang sah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved