Mengalihkan Dana BOS ke Makan Siang Gratis bakal Turunkan Mutu Pendidikan

Program makan siang dan susu gratis yang diusulkan pemerintah dengan mengalihkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tidak relevan. Usulan itu dianggap bakal memperlebar kesenjangan pendidikan dan menurunkan kualitas pendidikan nasional. Mestinya, penggagas program itu mencari sumber pendanaan lain untuk memenuhi janji politiknya.

“Jika memang makan siang gratis itu ditujukan sebagai sebuah inovasi kebijakan baru, maka cari sumber pendanaan yang baru, jangan mengambil dari sumber dana bansos lain seperti dana BOS, dana subsidi. Itu justru semakin memperparah dan memperlebar angka kemiskinan dan ketimpangan,” ujar Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar saat dihubungi, Senin (4/3).

Kubu Prabowo-Gibran juga sempat menyatakan dibutuhkan dana sekitar Rp450 triliun untuk mengeksekusi usulan program tersebut dalam satu tahun. Nilai tersebut hampir mendekati total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang berada di kisaran Rp496 triliun.

Baca juga : DPR Minta Program Ambisus Makan Siang Gratis Jangan Korbankan Pendidikan

Oleh karena itu, urgensi dari usulan program makan siang gratis itu dipertanyakan. Jangan sampai, kata Wahyu, demi menjalankan kepentingan politik, anggaran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin justru dipangkas.

“Kalau seandainya perlinsos dialihkan, katakanlah seperti dana subsidi, dana BOS, itu rasanya mencederai akal sehat. Karena alasan untuk dialihkan juga tidak ada,” kata Wahyu.

“Jadi jangan sampai kita menyerap atau mengambil anggaran dari bansos lainnya dan mengalihkan ke makan siang gratis yang belum tentu langsung dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan, jadi ada potensi risiko makan siang gratis itu justru diterima oleh anak-anak sekolah yang bukan berasal dari keluarga tidak mampu."

Wahyu mengatakan, sedianya program makan siang gratis merupakan usulan program yang disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Mestinya, usulan kebijakan itu dibahas pula secara resmi ketika pasangan itu telah dinyatakan secara resmi sebagai pemenang pemilu dan dilantik untuk menduduki kursi di Istana, bukan saat ini ketika hasil penghitungan resmi belum diumumkan. (Z-11)