Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, maupun Kementerian Agama.
"Tidak boleh ada dikotomi antara Lembaga. Pemerintah harus memberikan proporsional yang layak antara Madrasah dengan sekolah reguler," kata Selly seperti dikutip, Rabu (26/2).
Dia menyoroti pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Selly, kondisi tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang ingin memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia.
Dia mengatakan langkah pemberian pendidikan berkualitas di antaranya dapat dilakukan dengan memastikan bahwa madrasah atau sekolah keagamaan mendapat perhatian yang setara dalam sistem pendidikan formal. Sejalan dengan itu, Selly mengatakan pihaknya dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan hak-hak pendidikan di madrasah.
"Astacita keempat dalam komitmen keagamaan, yakni meningkatkan pendidikan dan layanan kesehatan dukungan terhadap pesantren serta sekolah berbasis agama, termasuk insentif bagi guru-guru agama dan peningkatan fasilitas madrasah,” ujar dia.
Selly juga menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario untuk meningkatkan jenjang karier guru agama karena sejauh ini terdapat sekitar 200 ribu guru agama yang belum bersertifikasi di madrasah dari total jumlah guru yang mencapai 390 ribu orang.
"Artinya, kami perlu merumuskan secara matang agar tidak gegabah karena menyangkut kesejahteraan guru dan bangsa Indonesia, terutama anak-anak kita," kata dia. (Ant/P-4)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Perpanjangan waktu ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru melalui sertifikasi pendidik.
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
GURU bertanggung jawab untuk membangun jiwa dan raga para peserta didik yang dididiknya.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Wibowo Prasetyo, memberikan apresiasi mendalam pada para guru di Hari Guru Nasional 2025 dan menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved