Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WACANA pembiayaan program makan siang gratis dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai akan menjadi beban dan masalah baru terutama pembiayaan bagi guru.
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembiayaan program makan siang gratis dari Paslon nomor urut 2 bakal dibiayai dari dana BOS.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri dengan tegas menolak rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS. Hal itu dikarenakan dana BOS mencangkup banyak hal dalam sektor pendidikan termasuk membayar gaji guru.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi X DPR Tolak Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis
"Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," kata Iman, Sabtu (2/3).
Jika mengharapkan pemenuhan gizi pada anak sekolah maka guru dan tenaga honorer juga perlu pemenuhan gizi terutama pada keluarganya.
"Bicara gizi, kami harap gurunya juga mendapatkan asupan gizi. Itu perlu dipertimbangkan juga," ujarnya.
Baca juga : Ahli Gizi: Program Makan Gratis Tidak Akan Efektif Atasi Stunting Jika Mengabaikan Faktor Lain
Sehingga skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN. Sebab, dengan anggaran APBN yang sekarang saja, belum mampu menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan.
Untuk sekolah jenjang SD data BPS menunjukkan 60,60 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU," jelasnya.
Baca juga : AHY Akui Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas di Rapat Kabinet
Selain itu kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.
Pada 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Sehingga jika ingin menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer.
Iman mengatakan bahwa banyak SD yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu sendiri kurang. Setiap anak di SD setahun mendapat Rp900 ribu dari dana BOS. Jika dihitung, dalam satu hari negara menganggarkan Rp2.830 per siswa. Sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis yakni Rp15 ribu.
Dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun.
"Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang." pungkasnya. (Z-10)
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto dengan tegas menyatakan jika program makan siang bukan merupakan bagian dari operasional sekolah.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor bongkar kasus penyalahgunaan dana bantuan operasi sekolah (BOS) pada tingkat sekolah dasar (SD) se-Kota Bogor senilai Rp17,2 miliar.
Proses belajar mengajar secara daring di Kota Depok sudah mulai. Namun, masih ada 324 kursi kosong untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
KOMISI E DPRD DKI Jakarta menyepakati alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) swasta sebesar Rp853 miliar
Dukungan itu direkam dalam video yang kemudian beredar di media sosial dan pesan whatsapp.
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
Guru itu dihadapkan dengan sanksi kepegawaian, selain sanksi hukum yang sedang dijalaninya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved