Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui bahwa dalam rapat paripurna tentang kebijakan fiskal 2025, turut dibahas program makan siang dan susu gratis. Program itu masuk diusulkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu, elemen yang itu juga jadj program unggulan dr capres terpilih," ungkap AHY
seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Baca juga : Membagi Porsi Makan Bisa Cegah Diabetes
Program tersebut menurutnya perlu diperhitungkan dengan seksama. Sebab, ia meyakini postur anggaran yang akan digunakan terbilang besar.
"Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah Rp83 juta (orang) yanh akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup. Besar, besar," cetus AHY.
Program yang digagas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, menurut AHY bertujuan untuk mengatasi gizi buruk serta memberikan tambahan gizi bagi ibu hamil. Selain itu, ia menganggap program itu turut berkontribusi pada ekonomi antara lain belanja pemerintah terhadap bahan pokok.
"Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi karena ada demand (permintaan) yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta. Akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal," paparnya.
"Para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," tukasnya. (Z-10)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved