Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Poso, Sulawesi Tengah, memberikan pengamanan ekstra di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kapolres Poso, AKB Arthur Sameaputty mengatakan, pengamanan ekstra itu sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang mungkin terjadi selama proses PSU yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Poso di enam TPS.
“Dalam pengamanannya itu, kami akan menempatkan dua personel di masing-masing TPS,” terangnya saat dihubungi dari Palu, Kamis (22/2).
Baca juga : 55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana
Selain itu, menurut Arthur, patroli rutin juga akan dilaksanakan sebelum PSU.
“Kami akan memberikan pengamanan yang intensif sehingga bisa dipastikan tidak ada gangguan menjelang dan sesudah PSU di enam TPS tersebut,” tegasnya.
Arthur berharap, PSU berjalan lancar dan aman tanpa kekurangan satu apa pun. Pun demikian, ia memastikan ketika ada gangguan kamtibmas, personelnya langsung bergerak cepat untuk mengatasi.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
“Tentu peran masyarakat menjaga kamtibmas sangat membantu sukseskan PSU di masing-masing wilayah itu. Oleh karena itu mari kita jaga keamanan,” tandasnya.
KPUD Poso, akan menggelar PSU di enam TPS kabupaten itu.
Masing-masing di wilayah Kecamatan Pamona empat TPS dan di Kecamatan Poso Kota dua TPS.
Ke enam TPS yang melakukan PSU yaitu, Kelurahan Kayamanya di TPS 13, Lembomawo TPS 5, Petirodongi TPS 1, Kelei TPS 5, Buyumpondoli TPS 7, dan Tentena TPS 2. (Z-8)
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved