Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) heran dengan imbauan agar tidak meneriakkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 problematik. Aneka pelanggaran dalam pesta demokrasi justru harus disorot dan diperbaiki.
"Justru harus diteriakkan, harus dikencangkan, untuk membangunkan seluruh warga supaya bahu-membahu meluruskan kembali jalannya bernegara," kata co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sudirman Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, (23/2).
Sudirman mencontohkan anggota keluarga yang mencuri atau melanggar norma-norma di masyarakat. Keluarga pada umumnya akan menegur dan memberi sanksi agar tidak terulang.
Baca juga : Timnas AMIN Siap Lawan Kecurangan Pemilu, Diyakini Terjadi Secara TSM
"Serta menjaga kehormatan keluarga dan untuk menunjukan pada keluarga lain bahwa keluarga ini tidak menerima praktik semacam itu," ujar dia.
Fenomena serupa, kata Sudirman, terjadi dalam bernegara. Indonesia sebagai satu keluarga perlu meneriakkan dan mengevaluasi kesalahan bila ada anggotanya yang melanggar hukum.
"Untuk menunjukkan pada warga dunia bahwa Indonesia dalam berdemokrasi masih ingin menjaga norma-norma etika dan kepatutan," jelas dia. (Z-8)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved