Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Golkar Dave Laksono menyebut usulan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu merupakan emosi sesaat dari calon pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah.
"Ini adalah emosional sesaat dari mereka yang gagal untuk mencapai kemenangan, tapi akan kita kawal terus, jangan sampai bergulir dari hanya sekedar wacana bisa menjadi suatu hal yang lebih besar. Kita pasti akan menolak dan kita yakini bahwa pemilu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah ditentukan," kata Dave di Panti Asuhan Pondok si Boncel, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
Partai-partai koalisi pendukung atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) meyakini bahwa pemilu tetap berjalan dengan baik dan hasilnya benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Saat ini Partai Golkar masih menunggu real count karena tahapan sampai dengan selesai disahkan, lalu melakukan persiapan untuk pemilihan kepala daerah.
Baca juga : DPR tak Perlu Menunggu Rekapitulasi Tuntas untuk Gulirkan Hak Angket
Selain itu, ia juga menyebut jika hasil pemilu sampai ke meja Mahkamah Konstitusi (MK) maka MK masih bisa dipercaya untuk bisa menangani kasus-kasus gugatan capres tersebut.
"Kami yakin MK masih penuh dengan kejujuran dan menyinggung tinggi kebenaran dan terbukti dari berulang kali kasus yang diajukan diputuskan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya," pungkasnya.
Hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR RI menjadi salah satu wacana untuk menyelidiki kecurangan pada pemilu 2024. DPR RI berhak meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 diduga sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). (Z-8)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved