Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
Ahli hukum tata negara sekaligus Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menegaskan DPR RI tidak perlu menunggu penghitungan suara hasil Pemilu 2024 tuntas untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, hak angket bukan soal menggali hasil rekapitulasi, tetapi lebih ke arah dugaan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara dalam proses Pemilu.
"Itu bisa sambil berjalan. Jadi bukan hanya soal hasil pemilunya, melainkan juga prosesnya yang tentu menentukan hasil pemilu," kata Maruarar saat dihubungi, Kamis (22/2).
Maruarar menjelaskan Presiden Joko Widodo secara terbuka mengerahkan lembaga negara, kementerian, kepala desa sebelum pemungutan suara dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pilpres.
Baca juga : Bukti Kecurangan Pemilu yang Didapat saat Hak Angket Bisa Dibawa ke MK
"Itu harus dibuktikan dengan memanggil beberapa pihak. Misalnya penyaluran bansos, menteri-menteri terkait bisa dipanggil," ujarnya.
Menurutnya, penggunaan hak angket oleh DPR perlu dilakukan untuk menjernihkan semua polemik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Itu merupakan cara-cara yang konstitusional.
Angggota DPR RI saat ini masih dalam masa reses. Berdasarkan jadwal, reses sudah dimulai sejak 7 Februari dan baru selesai padal 4 Maret 2024. Sementara itu, merujuk tahapan pemilu yang disusun KPU, pengumuman hasil suara itu akan diumumkan paling lambat 21 Maret 2024. (Ma
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved