NEWSTICKER

Berita Terbaru Pilkada 2020 Hari Ini

Seorang Bakal Cawabup Sidoarjo Positif Covid-19
08/9/2020 22:56
Setelah diketahui positif covid-19, yang bersangkutan langsung diminta petugas melakukan isolasi mandiri. Namun PJKU Sidoarjo tak bersedia menyebut nama bakal cawabup itu.
KPU Badung Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada
08/9/2020 19:25
MASA pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Badung, Bali dalam Pilkada tahun 2020 diperpanjang. Masa perpanjangan selama tiga hari hingga 13 September.
Jelang Pilkada Serentak, Polri Lakukan Klasifikasi TPS
08/9/2020 19:17
Rencananya, Bareskrim akan menyiapkan sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 3.152 TPS di seluruh Indonesia.
Paslon Gubernur-Wagub Kalteng Jalani Tes Kesehatan
08/9/2020 17:30
DUA paslon gubernur-wagub Kalteng menjalani tes kesehatan selama dua hari. mulai hari ini hingga 9 September.
Semua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Bebas Covid-19
08/9/2020 17:20
TIGA pasangan calon (paslon) gubernur Jambi pada pilkada serentak akhir tahun ini terkonformasi negatif Covid-19.
Satu Bakal Calon Bupati di Ngada Positif Korona
08/9/2020 16:55
SEORANG bakal calon bupati di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkonfirmasi positif korona, Selasa (8/9).
Ratusan ASN Dilaporkan Tidak Netral di Pilkada
08/9/2020 16:45
Lebih lanjut Irham memaparkan dari 499 laporan yang masuk ke KASN, sebanyak 199 ASN diantaranya sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dengan penjantuhan sanksi yang beragam.
Bahayakan Nyawa, Pemohon Minta Pilkada 9 Desember Dibatalkan
08/9/2020 16:15
Pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.
Wakil Bupati Agam Diduga Tertular Covid-19 di Pesawat
08/9/2020 16:05
"Hari Selasa sampai Kamis saya harus ke Jakarta, berkemungkinan terpapar di pesawat," kata Wabup Agam
Polri Kerahkan 192 ribu Personel untuk Pengamanan Pilkada
08/9/2020 15:26
Kapolri telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai rencana dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 untuk menyukseskan pengamanan Pilkada Serentak 2020.
Kasus Hukum Calon Peserta Pilkada Ditunda, Mendagri: Agar Kondusif
08/9/2020 14:57
Tito menyebut selama ini kasus hukum kerap dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan calon kepala daerah. Biasanya itu menjadi strategi pesaing untuk menurunkan elektabilitas.
Kemendagri Tegur 53 Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
08/9/2020 14:39
Untuk cakada bukan ASN, bawaslu daerah lah yang memberikah teguran
KPK Ingatkan Calon Petahana tak Pakai Fasilitas Negara
08/9/2020 14:21
Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau agar calon kepala daerah khususnya petahana tidak menyalahgunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan pemilihan.
Jaga Netralitas ASN dalam Pilkada, Menpan-RB Siapkan SKB
08/9/2020 14:15
SKB akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintahan dalam menjaga netralitas dan pengawasan terhadap ASN.
Tak ada Tawar Menawar Protokol Kesehatan, Termasuk dalam Pilkada
08/9/2020 13:15
Dari situ, kepala negara melihat masih banyak bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
KPU Minta Pemda juga Konsisten Terapkan Aturan
08/9/2020 12:38
KPU, imbuhnya, memastikan tahapan Pilkada selanjutnya akan diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Pandemi Jadi Momentum Dewasakan Bangsa Berdemokrasi
08/9/2020 12:29
Para pasangan calon pun harus tampil dengan gagasan-gagasan yang inovatif terutama untuk menangani pandemi.
Ditolak KPU, Ari-Vivin Tempuh Jalur Hukum
08/9/2020 11:32
KPU Poso memutuskan pasangan Muh Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali tidak bisa maju ke Pilkada Kabupaten Poso karena minimnya dukungan partai politik. Tim Ari-Vinin akan menempuh jalur hukum
Jika Abai Protokol Kesehatan, Pelantikan KepalaDaerah Bisa Ditunda
08/9/2020 10:36
Salah satu opsi sanksi terhadap pasangan calon yang menang adalah ditunda pelantikannya dan diwajibkan mengikuti pelatihan kepatuhan terhadap aturan perundangan di BPSDM Kemendagri.
KPK Minta Cakada tidak Remehkan Pemantauan Korupsi Saat Pilkada
08/9/2020 10:08
Penanganan korupsi bagi calon kepala daerah tidak dikendurkan hanya karena Pilkada.