Kasus Hukum Calon Peserta Pilkada Ditunda, Mendagri Agar Kondusif

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penundaan proses hukum calon kepala daerah akan membuat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lebih kondusif.

Selama ini, Tito melihat sejumlah kasus hukum kerap dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan calon kepala daerah. Biasanya, strategi itu dipakai calon kepala daerah yang menjadi pesaing.

Alhasil, kepolisian yang semestinya bersikap netral malah terlibat dan menjadi instrumen dalam pesta demokrasi.

"Dalam artian, pada masa kontestasi, kasus hukum dan dipanggil kepolisian, itu bisa menurunkan elektabilitas. Jadi kepolisian tidak ingin menjadi instrumen untuk menyerang kontestan," jelas Tito, Selasa (8/9).

Mantan Kapolri itu menyebut kasus hukum yang ditangani kepolisian sudah banyak. Mulai dari tindak pidana umum hingga pidana khusus.

Sehingga, aparat penegak hukum lebih baik fokus pada kasus yang sedang ditangani. Ketimbang memeriksa kasus baru yang sengaja dimunculkan pihak tertentu, demi keuntungan dalam kontestasi pilkada.

"Jadi saya kira penundaan proses penyidikan calon kepala daerah itu lebih banyak positifnya," pungkas Tito.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti