KPK Minta Cakada tidak Remehkan Pemantauan Korupsi Saat Pilkada

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para calon kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan rasuah selama proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pemantauan KPK diminta tidak diremehkan.

"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan memantau pergerakan, khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan Pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (8/9).

Firli menegaskan tidak akan ada ampun bagi siapa pun yang berani korupsi. Penanganan korupsi bagi calon kepala daerah pun tidak dikendurkan hanya karena Pilkada.

Baca juga: KPU Perlu Gelar lagi Simulasi Protokol Kesehatan

Seluruh tindakan korupsi dijamin tercium KPK. Firli tegaskan pihaknya punya banyak mata.

"KPK memiliki 'mata rakyat', yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran diantara bisikan kejahatan korupsi," ujar Firli.

KPK berharap Pilkada 2020 berlangsung dengan bersih. KPK ingin Pilkada melahirkan kepala daerah yang kompeten, bukan koruptor yang kompeten.

"KPK berupaya penuh agar Pilkada serentak 2020 tidak membidani kelahiran koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, dimana tidak lama setelah dilantik, kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi," tutur Firli. (OL-1)