Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

Masyarakat Sipil Dorong Revisi UU KUHAP Segera Diwujudkan

Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.

ICW Minta Presiden Joko Widodo Tegur Luhut Binsar Panjaitan

Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Jaksa Agung Instruksikan Anak Buah untuk Pelajari KUHP Baru

Dalam masa peralihan KUHP yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk memahami dan menguasai semua materi yang diatur.

Kemenkumham: Revisi KUHAP Fokus pada Tiga Poin Krusial

Kalangan akademisi dan publik juga bisa mengkritisi dan melakukan penelitian yang objektif terhadap peran polisi dan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum.

Bongkar Jaringan Mafia Tambang di Kalteng, GAPTA Gandeng LCKI

Jaringan mafia tambang batu bara di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diduga melibatkan dua oknum mantan jenderal polisi mulai terendus.

RUU KUHP Disahkan, Yasonna: tidak Mudah Keluar dari Warisan Kolonial

Setelah KUHP yang baru disahkan, pemerintah dan DPR akan memaksimalkan waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak.

Bentuk Panja RUU KSDHAE, DPR Minta Pemerintah Perbaiki DIM

KOMISI IV DPR RI menyepakati pembentukan panitia kerja untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Konervasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE).

KLHK: Penegakan Hukum Konservasi Lemah karena Kewenangan PPNS Terbatas

Terbatasnya kewenangan PPNS kehutanan bagi pelanggar aturan konservasi membuat penegakan hukum di bidang konservasi lemah.

Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwa ke depan bagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal.

BAZNAS RI Dukung Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dana Zakat

Menurut Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, pengelolaan zakat oleh BAZNAS memegang prinsip 3A, Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Pemerintah Diminta Tegas Tindak Oknum Jaksa Diduga Peras Pengusaha Rp10 M

OKNUM jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) diduga mencoba memeras pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono, hingga Rp10 miliar.

Jaksa Agung: Utamakan Hati Nurani dalam Pengawasan Jaksa

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, pendekatan hati nurani mampu menimbulkan kesadaran pada pegawai jaksa untuk mengubah perilaku negatif.

Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Turun

Penurunan tingkat kepuasan itu terlihat pada tingkat kepuasan semenjak Januari 2022. Awal tahun, tingkat kepuasan penegakan hukum Indonesia mencapai 64,5 persen.

Praktisi Hukum: Penegak Hukum Bisa Jerat Bjorka dengan Pasal Berlapis

Jika penegak hukum ingin menjalankan hukum, harusnya mereka bisa menjerat Bjorka dan peretas lainnya dengan produk hukum yang ada.

APJII Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Peretasan

Pihak aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk dapat mengusut tuntas segala tindakan kriminal yang dilakukan peretas.

DPR Minta Polri Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Gagal Ginjal Akut

Aparat kepolisian tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum perkara tersebut sebab diduga kasus itu melibatkan banyak pihak.

Kasus Kematian Anak Akibat Gagal Ginjal, BPOM Harus Tanggung Jawab 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Hukubun mengatakan BPOM harus bertanggungjawab masalah kematian 159 anak yang gagal ginjal.

DPR Sebut Sanksi Pidana Menanti Penjual dan Pemalsu Data Pribadi 

Bobby Adhityo Rizaldi menanggapi bahwa tindakan Bjorka tersebut harus segera dihentikan karena telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

Kehadiran Saksi Ahli BPOM Bantu Bareskrim Ungkap Kasus Gagal Ginjal

Menurut Dr.Eko Pujiyono,SH,MH, saksi ahli diminta keterangannya karena kapasitas keilmuan serta pengalamannya sehingga bisa membuat terang suatu perkara.

Revisi UU Migas Harus Segera Diselesaikan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Komisi VII DPR RI berharap Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di hulu migas.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia