Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Balitung (Babel) melakukan rapat koordinasi penegakan hukum dengan Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) di Soll Marina Pangkalpinang.
Tema dalam kegiatan tersebut yakni "Penguatan Sinergitas Aparat Penegak Hukum untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu".
Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan sinergi antar instansi aparat penegak hukum diperlukan dan saat ini menurutnya sudah berjalan dengan sangat baik.
Baca juga : Kemenkumham Babel Perkuat Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
“Dengan rakor ini diharapkan makin mempererat sinergi yang sudah sangat harmonis selama ini,” kata Harun, Rabu (22/3).
Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan para pesertanya juga terdiri dari jajaran Pengadilan Tinggi, Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Babel.
Baca juga : Perang Ketupat di Tempilang Dicatatkan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal
"Pesertanya jakni Pengadilan Tinggi, Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan BNN Provinsi," ungkap Sahata Marlen Situngkir.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Artha Theresia, menyebut bahwa tiap instansi penegak hukum memiliki standar operasional dan dibuat untuk keadilan serta kemanfaatan.
“Jadikan hukum sebagai sarana untuk menjaga harmonisasi di dalam masyarakat,” ujar Artha Theresia.
Sekedar informasi rapat ini menghadirkan narasumber yakni Kepala BNN Provinsi Babel Brigjen Pol M.Z. Muttaqien, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Heru Kuntodewo, Asisten Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Suwarno dan Wakil Direktur Reserse Narkoba AKBP Iman Risdiono. (RO/Z-5)
Ira Ajeng Astried dicopot dari Jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soekarno Bangka Belitung (Babel) buntut hilangnya 17 Unit Ventilator milik RSUP Soekarno Babel.
PEMERINTAH Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyiapkan 12 pengacara untuk mengawal perkara Pulau tujuh yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
RATUSAN pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), mematikan aplikasi sesaat pada Senin (16/6).
Kapolda Babel mendalami kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah Santri di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Dusun Pangkalan Batu, Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan (Basel).
SEORANG ustaz di Pondok Pesantren Tahfidz Quran di dusun Pangkalan Batu, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung ditangkap polisi.
Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award 2025 digelar untuk mendorong pemuda dan pemudi di wilayah Bangka Belitung agar berkontribusi pada program tersebut.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved