Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Ratusan warga mengikuti Istighotsah Kubro dan Halal Bihalal Doa untuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/4). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi spiritual sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum di Indonesia.
Pimpinan Majelis Al Barkah Surya Cirebon, KH Muhammad Ilyas Khaelani, mengatakan istighotsah yang digelar pasca Idulfitri itu merupakan bentuk ikhtiar batin agar bangsa Indonesia dijauhkan dari ketidakadilan.
“Ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga doa bersama agar negeri ini terjaga dari praktik hukum yang tidak adil dan aparat penegak hukum dijauhkan dari godaan yang merusak integritas,” ujar KH Ilyas.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti sejumlah kasus yang dinilai masih menyisakan persoalan keadilan, di antaranya kasus Kilometer 50 (KM 50) dan kasus Vina. Menurut dia, penyelesaian kasus-kasus tersebut penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Peristiwa KM 50 dan kasus lainnya masih menjadi perhatian masyarakat. Harapannya, dapat diungkap secara terang agar memberikan kepastian hukum,” katanya.
Ilyas menegaskan, masyarakat berharap seluruh perkara yang belum terselesaikan dapat ditangani secara transparan dan profesional.
“Kalau memang perlu dijelaskan, jelaskanlah. Kalau perlu ditegakkan, tegakkanlah. Negara ini memiliki hukum yang harus dijalankan secara adil,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda.
“Kami berharap ada upaya yang serius dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum tuntas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
“Penegakan hukum yang jujur dan terbuka sangat penting untuk menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik,” tegas Ilyas.
Kegiatan istighotsah berlangsung khidmat dengan diikuti ratusan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh agama. Mereka memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa serta berharap keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan di Indonesia. (E-3)istigasah,
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Menko Yusril Ihza Mahendra ingatkan aparat penegak hukum untuk hati-hati usai Delpedro Marhaen dkk divonis bebas.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.
APH yang terlibat korupsi seharusnya dijatuhi sanksi yang jauh lebih berat dibanding warga sipil.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved