Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSISTENSI penegakan aturan di sejumlah daerah tujuan wisata harus didukung semua pihak demi proses berkelanjutan pengembangan kawasan wisata itu menjadi lebih baik.
"Penindakan berbagai pelanggaran aturan di daerah tujuan wisata yang ramai dengan wisatawan harus konsisten dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan serta pengembangan kawasan wisata berkelanjutan di daerah menjadi lebih baik," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3).
Saat ini di Bali sedang ramai diperbincangkan masyarakat tentang seringnya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata itu. Berdasarkan catatan Polda Bali, sejak dilakukan razia pada akhir Februari hingga awal Maret 2023, ada lebih dari 171 WNA yang melanggar ketertiban lalu lintas.
Baca juga: Harta Karun Bawah Laut Berserakan, 1 Titik BMKT Capai Rp307 Miliar
Menurut Lestari, kasus di Bali harus menjadi pelajaran bagi sejumlah daerah tujuan wisata lain di Tanah Air. Penegakan sejumlah aturan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus konsisten dilakukan bila terjadi pelanggaran demi mewujudkan ketertiban. Ini karena, tegasnya, tertib dan nyamannya satu daerah merupakan suatu daya tarik dari suatu kawasan wisata.
Para pemangku kepentingan di daerah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, harus konsisten menyosialisasikan pentingnya mematuhi aturan demi mewujudkan ketertiban agar para wisatawan yang datang ke daerah itu dapat berwisata dengan nyaman dan aman. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap target mendatangkan 7,4 juta wisatawan mancanegara tahun ini jangan sampai melonggarkan penegakan aturan di sejumlah kawasan wisata.
Rerie sangat berharap destinasi wisata di Indonesia dapat menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara bukan karena keindahannya semata, tetapi juga karena aman dan nyamannya berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang ada. (Z-2)
Kebijakan yang realistis berdasarkan mitigasi yang tepat diperlukan untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat, terkait potensi dampak krisis energi yang terjadi.
Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam insiden terpisah di wilayah operasi UNIFIL di Libanon Selatan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL di Libanon Selatan.
PENERBITAN SKB 7 Menteri terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi pada dunia pendidikan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan seluruh pihak untuk bergerak bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi penerus bangsa.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti lonjakan kasus campak di Indonesia. Ia menekankan pentingnya imunisasi lengkap untuk mencegah risiko penyakit menular.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved