Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KONSISTENSI penegakan aturan di sejumlah daerah tujuan wisata harus didukung semua pihak demi proses berkelanjutan pengembangan kawasan wisata itu menjadi lebih baik.
"Penindakan berbagai pelanggaran aturan di daerah tujuan wisata yang ramai dengan wisatawan harus konsisten dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan serta pengembangan kawasan wisata berkelanjutan di daerah menjadi lebih baik," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3).
Saat ini di Bali sedang ramai diperbincangkan masyarakat tentang seringnya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan wisatawan mancanegara di Pulau Dewata itu. Berdasarkan catatan Polda Bali, sejak dilakukan razia pada akhir Februari hingga awal Maret 2023, ada lebih dari 171 WNA yang melanggar ketertiban lalu lintas.
Baca juga: Harta Karun Bawah Laut Berserakan, 1 Titik BMKT Capai Rp307 Miliar
Menurut Lestari, kasus di Bali harus menjadi pelajaran bagi sejumlah daerah tujuan wisata lain di Tanah Air. Penegakan sejumlah aturan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus konsisten dilakukan bila terjadi pelanggaran demi mewujudkan ketertiban. Ini karena, tegasnya, tertib dan nyamannya satu daerah merupakan suatu daya tarik dari suatu kawasan wisata.
Para pemangku kepentingan di daerah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, harus konsisten menyosialisasikan pentingnya mematuhi aturan demi mewujudkan ketertiban agar para wisatawan yang datang ke daerah itu dapat berwisata dengan nyaman dan aman. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap target mendatangkan 7,4 juta wisatawan mancanegara tahun ini jangan sampai melonggarkan penegakan aturan di sejumlah kawasan wisata.
Rerie sangat berharap destinasi wisata di Indonesia dapat menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara bukan karena keindahannya semata, tetapi juga karena aman dan nyamannya berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang ada. (Z-2)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved