Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PRESDIEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pekerjaan rumah (PR) di akhir masa jabatannya. Meskipun, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi cukup moncer di angka 76,8 persen.
"Ada PR besar untuk pemerintahan atau Presiden ke depan yaitu aspek penegakan hukum," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J Vermonte dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara daring, Minggu, 9 April 2023.
Philips yakin publik tidak meragukan warisan Jokowi dari sisi ekonomi hingga infrastruktur. Namun aspek yang bersifat kemasyarakatan seperti penegakan hukum juga penting untuk ditingkatkan.
Baca juga : Tingkat Kepuasan Masyarakat ke Jokowi Diklaim Berbanding Lurus dengan Performa Kinerja Kabinet
"Karena bagaimana pun kita ingin institusi-institusi kita berjalan sebagaimana mestinya seperti memberantas korupsi," ujar dia.
Philips menyoroti hasil survei kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Tren kepercayaan masyarakat terhadap dua institusi itu tengah merosot.
Baca juga : Setahun Stabil, 77,3 Persen Publik Puas Dipimpin Jokowi
"Bahkan dalam beberapa kasus, polisi malah terlibat meng-organized crime dan ada di pengadilan," tutur dia.
Philips menyebut data tersebut seyogianya menjadi alarm bagi pemerintah. Supaya mereka fokus meningkatkan kepercayaan publik lantaran aspek itu sangat penting.
"Ke mana lagi masyarakat bisa menyandarkan diri soal masalah esensial dalam konteks demokrasi? Kita tidak hanya membangun ekonomi, tapi juga konsolidasi demokrasi," ucap dia.
Sebanyak 76,8 persen responden survei LSI puas dengan kinerja Jokowi. Jumlah itu terdiri dari 21,8 persen responden menjawab sangat puas dan 55 persen menjawab puas.
Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap KPK sebesar 65 persen. Kemudian responden yang memercayai Polri sebesar 60 persen.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan membandingkan hasil survei itu dengan survei periode Januari dan Februari 2023. Ada tren yang kurang positif dari temuan tersebut.
"Tingkat kepercayaan pada KPK dan Polri cenderung menurun," tutur dia.
Survei LSI dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Dari populasi tersebut, dipilih 1.229 responden secara acak melalui random digit dialing (RDD). Responden terpilih diwawancarai oleh pewawancara yang telah dilatih.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei 95 persen. Sedangkan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen. (Z-8)
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved