Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Lembaga Survei IndonesiSebanyak 76,8 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apresiasi publik sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan dan memacu kabinetnya untuk mengejar kinerja yang baik," kata Bahlil dalam rilis survei LSI secara daring, Minggu, 9 April 2023.
Bahlil mengatakan memimpin Indonesia di tengah pandemi covid-19 bukan perkara mudah. Namun Jokowi beserta jajarannya berupaya maksimal menyeimbangkan segala sektor.
Baca juga : Kinerja Menteri Bahlil On The Track Jalankan Program Hilirisasi
"Mengendalikan pandemi, memulihkan ekonomi pasca pandemi, terjadi geopolitik global tidak menentu, harga sembako sempat naik," papar dia.
Meski begitu, Jokowi disebut langsung bergerak turun ke daerah untuk melihat data di lapangan. Semangat itu diteladani para menterinya.
Baca juga : Setahun Stabil, 77,3 Persen Publik Puas Dipimpin Jokowi
"Jujur saja di bawah pemerintah Bapak Jokowi, kami tidak kenal Sabtu Minggu khususnya di Kementerian Perekonomian," ujar Bahlil.
Bahlil menyebut Kepala Negara terus memantau lapangan pekerjaan hingga harga barang di daerah. Sehingga para menteri terkait tidak bisa asal-asalan bekerja.
"Kita tahu memimpin negara dengan kondisi seperti ini butuh kecakapan, kepiawaian, dan intuisi tidak hanya Presiden tapi menterinya juga demikian," ucap dia.
Sementara itu, Bahlil emoh mempermasalahkan 19,7 persen responden yang menjawab tidak puas dan kurang puas terhadap Jokowi. Publik dinilai berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
"Tapi ini luar biasa sekali 76,8 persen publik menilai kinerja Pak Jokowi memuaskan," tutur dia.
Sebanyak 76,8 persen responden survei LSI puas dengan kinerja Jokowi. Jumlah itu terdiri dari 21,8 persen responden menjawab sangat puas dan 55 persen menjawab puas.
Sedangkan 19,7 persen responden yang menilai kinerja Jokowi tidak memuaskan. Rinciannya 16,8 persen responden menjawab kurang puas dan 2,9 persen responden menjawab tidak puas sama sekali. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei LSI dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Dari populasi tersebut, dipilih 1.229 responden secara acak melalui random digit dialing (RDD). Responden terpilih diwawancarai oleh pewawancara yang telah dilatih.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei 95 persen. Sedangkan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen. (Z-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved