Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Dalam menyalurkan bantuan tersebut, Wilmar bekerjasama dengan Pos Komando Darurat Penanganan Bencana Alam Kabupaten Minahasa Selatan
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai bersiap menghadapi potensi musim kemarau.
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, merupakan daerah rawan bencana.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengeluarkan sejumlah kebijakan terbaru untuk meningkatkan kecepatan penanganan korban bencana alam.
Pemkab Cianjur memastikan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Leles dan beberapa kecamatan lain mendapatkan bantuan logistik.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara merespons gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan beberapa kebijakan taktis.
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Kurun beberapa waktu terakhir, terjadi sejumlah bencana yang dipicu cuaca ekstrem.
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan perahu hingga Alat Pelindung Diri (APD) kepada pasukan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Jateng.
DPRD Sumbar mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana menjadi peraturan daerah. Apa isinya?
ASN diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi bencana yang ada di Sumatra Barat, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jabar turun tangan menangani kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyampaikan pentingnya pencegahan dan inovasi teknologi dalam penanganan bencana.
Anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia dan menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah.
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengukuhkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Senin (23/6).
Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyepakati untuk mengakomodasi berbagai jenis bencana yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Peta bencana sudah ada tinggal digunakan untuk membuat road map antisipasi dan penanggulangannya.
Komisi VIII menginisiasi pembahasan RUU tersebut ialah agar lembaga BNPB dapat diperkuat. Namun demikian, kenyataanya, pemerintah malah tidak menghendaki adanya lembaga BNPB.
"Saya instruksikan kepada kepala daerah agar urusan bencana masuk dalam urusan wajib standar pelayanan minimal," jelas Tito.
Ketika gunung Merapi meletus, Bambang menyebutkan pihak kepolisian telah menggunakan taksi terbang itu untuk mengirim bantuan dan melakukan pemetaan sejumlah wilayah terdampak bencana.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved