Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI sipil dan militer saat tanggap darurat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana. Demi meningkatkan koordinasi ke depan, Badan Nasional Penangguangan Bencana (BNPB) menyusun kurikulum pelatihan dengan topik koordinasi sipil-militer.
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bentuk kesiapan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
“Pelatihan dan pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari peran dan tanggung jawab BNPB, dimana BNPB memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan praktik di antara personel dan sukarelawan pemerintah dan non-pemerintah,” ujar Lilik dalam keterangan resmi, Rabu (24/8).
BNPB melihat, pelatihan ini sangat penting untuk mengoptimalkan kolaborasi atau kerja sama pada penanggulangan bencana. Banyak peristiwa dapat terlihat koordinasi sipil-militer menjadi komponen penting di saat tanggap darurat, seperti mobilisasi personel TNI atau pun pengerahan alutsista pesawat untuk pengiriman bantuan logistik.
Lilik berharap dengan adanya kurikulum ini nantinya koordinasi sipil dan militer dapat berjalan secara baik. Di sisi lain, Lilik juga menyampaikan, kolaborasi di wilayah bencana menjadi wujud nyata pentaheliks dan prinsip penanggulangan bencana adalah urusan bersama.
Penyusunan kurikulum koordinasi sipil-militer ini didukung oleh Pemerintah Amerika melalui program INVEST DM 2.0 dan Center for Excellence in Disaster Management (CFE-DM) berlangsung di Jakarta selama tiga hari, 22 - 24 Agustus 2022.
"Melalui dukungan dari berbagai pihak, kurikulum nantinya disempurnakan sehingga pelatihan koordinasi sipil-militer siap untuk dijalankan," pungkas Lilik. (H-2)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Masa transisi bencana di tiga provinsi Sumatra berakhir 30 Maret 2026. Pemerintah percepat pembangunan 36 ribu huntap dan siapkan tahap rekonstruksi.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved