Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI sipil dan militer saat tanggap darurat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana. Demi meningkatkan koordinasi ke depan, Badan Nasional Penangguangan Bencana (BNPB) menyusun kurikulum pelatihan dengan topik koordinasi sipil-militer.
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bentuk kesiapan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
“Pelatihan dan pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari peran dan tanggung jawab BNPB, dimana BNPB memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan praktik di antara personel dan sukarelawan pemerintah dan non-pemerintah,” ujar Lilik dalam keterangan resmi, Rabu (24/8).
BNPB melihat, pelatihan ini sangat penting untuk mengoptimalkan kolaborasi atau kerja sama pada penanggulangan bencana. Banyak peristiwa dapat terlihat koordinasi sipil-militer menjadi komponen penting di saat tanggap darurat, seperti mobilisasi personel TNI atau pun pengerahan alutsista pesawat untuk pengiriman bantuan logistik.
Lilik berharap dengan adanya kurikulum ini nantinya koordinasi sipil dan militer dapat berjalan secara baik. Di sisi lain, Lilik juga menyampaikan, kolaborasi di wilayah bencana menjadi wujud nyata pentaheliks dan prinsip penanggulangan bencana adalah urusan bersama.
Penyusunan kurikulum koordinasi sipil-militer ini didukung oleh Pemerintah Amerika melalui program INVEST DM 2.0 dan Center for Excellence in Disaster Management (CFE-DM) berlangsung di Jakarta selama tiga hari, 22 - 24 Agustus 2022.
"Melalui dukungan dari berbagai pihak, kurikulum nantinya disempurnakan sehingga pelatihan koordinasi sipil-militer siap untuk dijalankan," pungkas Lilik. (H-2)
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved