Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
Peletakkan batu pertama akan segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada awal bulan depan.
Diketahui PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 18, 23 dan pasal 47 membahas soal dana swakelola.
Terhitung hampir 7 bulan Anies memimpin DKI seorang diri.
Ia mengharapkan masyarakat agar mengelola Gelanggang tersebut dengan baik dan terus melakukan pengembangan.
Pertemuan akan digelar Sabtu (16/2) mendatang di kantor DPW DKI PKS.
Dikhawatirkan masyarakat justru berpotensi terlibat masalah hukum karena masalah akuntabilitas.
Dalam melakukan pembahasan UMP 2019 termasuk Upah Minimum Sektoral Pekerja (UMSP) berbagai pihak terkait telah diundang. Namun, pihak industri atau perusahaan sebagian memilih tidak hadir dalam pembahasan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya mengutamakan jaminan keselamatan penumpang
Di balik keputusan yang diumumkan Pemprov DKI kemarin, ada alasan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.
Menurut politikus Partai Gerindra, Syarif, pertemuan ini juga akan membahas hasil tes kepatutan dan kelayakan cawagub yang sudah dijalankan pada 27 Januari hingga 9 Februari lalu.
Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku menjadi dua kandidat cawagub yang nantinya akan dipilih mendampingin Gubernur DKI Anies Baswedan
DPW PKS dan DPD DKI Gerindra belum bertemu. Akibatnya, pimpinan partai tingkat wilayah belum menandatangani berkas kedua cawagub.
Keberadaan para calo seringkali mengganggu calon penumpang yang hendak menggunakan angkutan umum di terminal.
Dia mengaku saat ini belum menerima dua nama yang cawagub yang akan diajukan. Namun bila sudah menerima nama-nama tersebut akan langsung diproses dan diteruskan ke DPRSD.
Tahun lalu pascadilakukannya Operasi Lintas Jaya 2018 tingkat kepatuhan meningkat 8%.
Selain harus memiliki komunikasi yang baik dengan Gubernur, wagub juga harus memiliki jiwa eksekutor dalam menjalankan program-program eksekutif.
Masalah PKL disoroti oleh perwakilan LSM karena terkait pengelolaan ekonomi.
Rencana awalnya peresmian gedung baru tersebut akan dilaksanakan pada 28 Februari 2019. Namun, karena Anies ada agenda pada tanggal tersebut, maka peresmian diundur menjadi 6 Maret.
Gubernur dapat memperbarui klausul perjanjian kontrak dengan kedua perusahaan melalui evaluasi yang dilakukan sebelumnya.
Anies mau tidak mau harus tunduk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kementerian Keuangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved