Jembatan Penghubung Jakarta-Banten segera Dibangun

PEMERINTAH Provinsi Banten saat ini sedang melakukan testpile terhadap perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 1.400 meter yang menghubungkan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten. 

Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Kecamatan Kosambi di Tangerang, Banten dan Kecamatan Penjaringan di Jakarta.

Jembatan ini akan mempermudah warga Banten untuk ke Jakarta dan sebaliknya. Selain itu, jembatan yang memiliki lebar 21 meter ini juga akan mempercepat pengirimiman barang dari Banten ke Jakarta.

Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten, Nurmutaqin mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pembangunan jembatan yang berada di Kecamatan Penjaringan, tepatnya berada di Pulau C Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

"Izin yang sudah terbit adalah Izin Mendirikan Prasarana (IMP) dari DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kabupaten Tangerang dan persetujuan pembangunan jembatan dari Pak Gubernur Banten," kata Mutaqqin saat meninjau lokasi pembangunan jembatan di Pulau C, Kelurahan Taman Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (19/2).

Ia menjelaskan, jembatan tersebut akan dibangun oleh pihak swasta. Namun setelah pembangunannya selesai, jembatan itu akan diserahkan ke pemerintah provinsi sesuai kewenangan di masing-masing wilayah.

"Jembatan ini dibangun oleh PT Kukuh Mandiri Lestari dan setelah selesai akan diserahkan ke pemerintah, menjadi milik pemerintah, nanti fungsinya bukan hanya milik PT Kukuh tapi juga masyarakat umum, jalan ini nyambung dengan jalan Provinsi Banten, atau yang disebut jalan cincin, dari Dadap terus sampai ke Tanara, Tirtayasa, Pontang, sampai Kawasan Kesultanan Banten," ungkap Nurmutaqin.

Ia menerangkan, selama proses pembangunan, pihaknya meyakini tidak akan mengganggu aktivitas warga yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Sebab menurutnya, sejauh ini, warga bersama pengembang selalu berjalan bersama-sama.

"Proses pembangunan jembatan dan operasional jembatan tidak mengganggu aktivitas nelayan, ke nelayan akan disiapkan alur pelayaran dengan cara pengerukan lumpur, lokasi pembangunan jembatan tidak terdapat hutan mangrove dan tidak menggusur kawasan pemukiman warga. Dari segi ekonomi, masyarakat sangat diuntungkan terhadap pembangunan jembatan itu," terangnya.

Baca juga: Jembatan Penghubung Nyaris Putus

Sementara itu, Bagian Operasional Waskita, Hermanto menargetkan, pembangunan jembatan selebar 21 meter itu akan dilaksanakan selama satu tahun, sementara operasional ditargetkan pada tahun 2020 dan memakan biaya sekitar Rp700 Miliar.

"Target pembangunan setahun, kita masih nunggu hasil testpile dulu, operasional 2020, di atas kita gunakan kontruksi girder, yang di bawah stilbok, full casing, beton full ke bawah, kalau biasanya borpel, karena pertimbangan tanah dan lain-lainnya kita gunakan stilbok," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementrian PUPR, Fahmi Aldiamar menambahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap kontur tanah dan kedalaman beton yang akan dibangun di atas air laut.

"Pada saat pelaksanaan nanti diuji juga, apakah tercapai atau tidak, dari segi quality control sudah sesuai apa belum, tinggal kita cek yang di dalam laut karena faktor ketidakpastiannya lebih tinggi, kedalaman lumpur dan segala macamnya, sedang disiapkan sekarang. Kalau sudah selesai nanti kita lihat hasil pengujiannya sesuai perencanaan atau tidak," pungkasnya, seraya menyebutkan desain file jembatan tersebut akan bertahan selama kurang lebih 100 tahun. (OL-3)