Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
kompensasi itu terdiri dari,kompensasi bau sampah, dana bantuan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.
Di KDH KLN, honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu senilai Rp240 juta.
ICW juga menemukan anggaran bolpoin yang berjumlah lebih dari Rp123 miliar. Dalam data yang diterima ICW anggaran bolpoin mencapai Rp678,87 atau pengadaan Baliner.
Politikus PDIP Ima Mahdiah menyebut rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak memperbarui sistem e-budgeting sebagai pengalihan isu.
"Enggak masuk akal masa 1 RW Rp hampir Rp600 juta? Saya yang bukan latar belakang sipil saja berpikir (usulan anggaran) ini luar biasa sekali," kata Ida
Anggaran sebesar itu cukup tinggi karena semua trotoar yang akan ditata tersebut harus diintegrasikan ke transportasi publik.
Golkar meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, supaya tidak sungkan mengakui adanya kesalahan dalam penyusunan anggaran.
“Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi. Warga Jakarta menunggu komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk buka proses dan data anggaran kepada publik," kata Ernest
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan hal itu ketika dihubungi tadi malam untuk menanggapi pernyataan Anies.
"Kami akan terus menuntut agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono
Dalam membenahi sistem e-budgeting, Robert pun sependapat dengan Anies bahwa harus ada fitur penyaringan (filter) dan verifikasi dari atasan terhadap usulan yang diajukan oleh jajaran SKPD.
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menegaskan pihaknya sudah menggaungkan peningkatan dalam transparansi dan sistem anggaran DKI.
Kelemahan sistem e-budgeting sampai saat ini belum bisa membedakan antara anggaran yang benar-benar diusulkan oleh SKPD dan yang merupakan anggaran titipan.
Ada pembagian zona untuk PKL, pembagian ini harus dipatuhi agar tiap orang dapat dengan nyaman berkegiatan di CFD.
Sistem e-budgeting bertujuan agar sistem itu bisa melakukan verifikasi otomatis terhadap anggaran yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penertiban lokasi berdagang tidak mendapat penolakan dari PKL, mereka justru senang karena tidak harus berebut lapak
DUA ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah pembahasan anggaran untuk 2020 yang masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta.
Saat mendampingi para perajin, desainer Lilly Mariasari mengatakan bahwa mempromosikan Seni Budaya Kota Jakarta melalui kain tenun Betawi sangat penting.
Menurut Anies, sistem e-budgeting saat ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan smart system. Pihaknya lalu akan meningkatkan kemampuan sistem e-budgeting tersebut.
Anies menegaskan, seleksi atau lelang jabatan Kepala Bappeda DKI akan terbuka untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved