Pemprov DKI Gandeng E-Commerce Pasarkan Produk UKM

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menandatangani kerja sama dengan raksasa e-commerce Shopee, Kamis (21/11).

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Adi Ariantara menyebut kerja sama itu dilakukan untuk mempermudah pemasaran produk-produk UKM serta wirausaha dari Program Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Adi menyebut aspek pemasaran adalah salah satu hal yang dievaluasi dari penyelenggaraan program PKT. Program PKT merupakan nama baru dari program pembinaan kewirausahaan Oke Oce.

Pemprov DKI menargetkan terbinanya 200 ribu wirausaha di Jakarta dari 2017 hingga 2022.

"200 ribu ini jika semua ada tapi pemasarannya bagaimana? Laku atau tidak? Itu yang harus kita pastikan. Karena indikator kinerja kita dalam membuat program ini adalah kuantitas tenaganya, aset dan omset," ungkap Adi di Balai Kota, Kamis (21/11).

Selain Shopee ada pula raksasa teknologi lainnya yang akan digandeng oleh Pemprov DKI untuk memasarkan produk UKM yakni Gojek, Grab, Bukalapak dan Tokopedia.

Baca juga: E-Commerce akan jadi Fokus Pengembangan Ekonommi Digital RI

Pelatihan dari Shopee sudah berjalan sebanyak 12 kali di beberapa UKM di Jakarta Selatan. Pelatihan yang diberikan seputar manajemen produksi, pemasaran hingga penjualan.

PKT dibimbing agar mampu menggunakan teknologi digital e-commerce dalam memasarkan produknya.

"Catatan penting yang saya berikan ke mereka adalah kualitas produk harus dijaga. Jangan menampilkan foto berbeda dengan fakta. Karena sekali kecewa, pelanggan akan kapok. Kedua adalah waktu," ungkapnya.

Dari target 200 ribu wirausaha yang bergabung dalam PKT, hingga tahun ini, sudah ada 120 ribu UKM mendaftar program PKT serta mengikuti pelatihan.

"Kita ada tujuh tahapan PKT yang disebut dengan P1 sampai P7. Yang sudah ikut pelatihan atau sampai tahap P2 sudah hampir 120 ribu yakni 60.800 di 2018 dan 58.081 di tahun ini. Sementara yang sampai P7 atau mendapat permodalan dari perbankan maupun pihak ketiga lainnya sudah 858 unit," tuturnya.

Adi menyebut sedikitnya jumlah UKM yang sampai pada tahap P7 disebabkan tidak seluruh UKM yang mendaftar kesulitan modal. Banyak pula UKM yang sudah lama berdiri dan memiliki modal cukup namun kesulitan berkembang sehingga mengikuti PKT.

"Ada juga yang usahanya di rumah jadi tidak perlu sampai tahap perizinan. Tapi kalau mau sampai memperoleh izin sesuatu ya kita koordinasi dengan PTSP," tukasnya.(OL-5)