Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan menentang keras revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
Ia menilai wajar para seniman dan budayawan menolak keras revitalisasi TIM dengan membangun hotel bintang lima seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sebaiknya tidak boleh dibangun hotel bintang lima maupun bintang sepuluh. Kami sangat memahami sikap para seniman," ujar Hasto dalam keterangan resmi, Senin (25/11).
Lebih lanjut, Hasto mengatakan dirinya akan memerintahkan Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menentang revitalisasi yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo (BUMD) itu.
Baca juga: Rencana Pemprov Bangun Hotel di TIM, NasDem: Pemborosan Saja!
Meski revitalisasi sudah termaktub dalam Peraturan Gubernur, Hasto meyakini ada peluang menggagalkannya.
"Kami akan mendorong Fraksi PDIP di DPRD DKI melakukan dialog-dialog. Belum terlambat untuk menyatakan sikap mendukung apa yang disuarakan para seniman tersebut," tegas Hasto
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo merevitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada 2019.
Revitalisasi kawasan TIM sendiri merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019.
Sejumlah seniman yang berkegiatan di TIM menolak keterlibatan Jakpro untuk mengelola kawasan dan fasilitas TIM. Mereka juga mempertanyakan rencana hotel dibangun di TIM. Sempat terjadi cekcok antara seniman dengan pejabat Pemprov DKI yang menyosialisasikan revitalisasi kawasan TIM itu. (OL-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved