Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU secara resmi mendaftarkan memori banding atas putusan penundaan pemilu yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan ajakan berswafoto itu pun bisa dianggap sebagai sinyal yang seharusnya ditangkap PDI Perjuangan.
Pengamat Politik SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan ada peluang besar Jokowi memberi dukungan untuk Ganjar dan Prabowo.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyatakan sinyal duet Prabowo-Ganjar bukan isu baru, namun sulit terealisasi.
PSI menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK
Kandidat cawapres lainnya yang sering diperbincangkan masuk dalam radar KIB yakni Sandiaga Uno
Yusril menilai putusan PN Jakpus bersifat serta merta sehingga membutuhkan izin eksekusi dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.
Setelah KPU menyatakan banding, kini publik diajak menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan.
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkap adanya gugatan lain dari Partai Prima yang diajukan kepada pihaknya. Bahkan, upaya hukum itu mencapai tahap peninjauan kembali di MA.
Jumat (10/3), KPU mendaftarkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
BPIP mengatakan, silaturahmi para elite politik seperti yang dilakukan Surya Paloh dan Prabowo Subianto menjadi teladan dalam menjaga konsensus bernegara.
MENTERI BUMN Erick Thohir memiliki bobot politik yang besar untuk partai politik, nilai pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti.
Secara singkat dia berjanji jika dipercaya menjadi legislator akan meningkatkan fasilitas kesehatan bagi warga di antaranya posyandu dan Puskesmas
Syarat SKCK dalam PKPU soal Bacaleg tidak tertera tapi tetap bacaleg harus bersih dari catatan pidana yang lebih dari 5 tahun
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus agar KPU menunda pemilu 2024 dinilai Yusril Izha Mahendra dan Komnas HAM sebagai hal yang salah.
Dengan pencabutan gugatan perdata dari Prima, masalah penundaan sisa tahapan pemilu 2024 bisa dihentikan.
Dinamika koalisi saat ini masih sangat cair dan sangat dimungkinkan menghadirkan koalisi gendut jelang pemilu 2024.
KPU akan memasukan aturan jeda lima tahun bagi mantan terpidana mencalonkan diri ke dalam Peraturan KPU (PKPU).
"Jika PDI Perjuangan mengajak koalisi dengan PPP atas wasiat Mbah Maimoen, PAN akan senang dan gembira," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga.
Presiden Joko Widodo tidak akan turut campur terkait vonis penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved