Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkap adanya gugatan lain dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang diajukan kepada pihaknya. Bahkan, upaya hukum itu mencapai tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Menurut Afif, Prima mengajukan permohonan PK atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT dengan objek sengketa Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 mengenai penetapan partai politik peserta pemilu yang terbit pada 14 Desember 2022. Menurut Afif, PTUN Jakarta tidak menerima sengketa Prima tersebut.
"Sebagian orang hanya mengetahui (gugatan Prima) yang di PN saja. Padahal yang di PTUN-nya masih ada proses," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).
Baca juga: Besok, KPU Daftarkan Banding Putusan PN Jakarta Pusat
Sebelumnya, publik dikejutkan oleh Prima saat gugatan perdatanya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (2/3) lalu. Salah satu putusan tersebut secara implisit menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 ke 2025.
Terhadap putusan PN Jakarta Pusat atas perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu, KPU menyatakan akan mengajukan banding. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menargetkan memori banding akan diserahkan pada Jumat (10/3).
Baca juga: Polemik Putusan PN Jakpus, Legislator NasDem: Cabut Gugatan!
Adapun atas permohonan PK Prima terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, Afif mengatakan pihaknya sedang menyiapkan kontra memori. Afif menyebut, batas akhir penyerahan kontra memori atas PK yang diajukan Prima adalah Kamis (16/3) mendatang.
"Jadi satu jalur PN sudah putus yang kemarin, sehingga KPU sedang menyiapkan banding. (Kedua), jalur PTUN karena tidak diterima, mengajukan peninjauan kembali, sehingga kita juga menyiapkan kontra memori atas PK yang diajukan Prima," tandasnya. (Tri)
Sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas lebih rendah sebagai hakim anggota. Hal itu tidak sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial (KY).
"Alhamdulillah putusan PK MA menyatakan gugatan Prima tidak dapat diterima," kata Hasyim
Komisi Yudisial (KY) akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim terkait perkara Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat tiga jalur pascagagal menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.
LANGKAH Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 terhenti setelah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat saat diverifikasi.
PARTAI Rakyat Adil dan Makmur (Prima) berencana melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved