Rabu 08 Maret 2023, 14:50 WIB

Syarat Jeda Lima Tahun Eks Terpidana Bacalon Legislator Diakomodir KPU

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Syarat Jeda Lima Tahun Eks Terpidana Bacalon Legislator Diakomodir KPU

MI/Ramdani
Komisi Pemilihan Umum akomodir aturan jeda lima tahun bagi eks terpidana.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir syarat masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal itu termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyempurnakan PKPU sebelumnya, yakni PKPU Nomor 20/2018.

Beleid itu mengecualikan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Baca juga: Ongkos Pemilu Tinggi, Politisi Rawan Bisnis Narkoba

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, penyematan syarat masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana menjadikan rancangan PKPU tersebut lebih menonjol ketimbang PKPU sebelumnya. PKPU yang sedang dirancang, lanjutnya, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menegaskan kira-kira pengaturan berkaitan masa jeda lima tahun mantan terpidana, dan ini menjadi penjelas dari situasi yang berbeda di (Pilkada) 2019," kata Afif dalam acara Uji Publik Rancangan PKPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/3).

Baca juga: PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP

Afif juga menyinggung putusan MK lain yang menyelaraskan syarat serupa bagi bakal calon anggota DPD. Berbeda dengan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tahapan pencalonan anggota senator telah dimulai sampai tahapan verifikasi faktual. Afif mengatakan, nantinya, pencalonan anggota DPD yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan MK.

Dalam kesempatan yang sama, anggota KPU RI lainnya, Idham Holik, menyebut rangkaian rancangan PKPU terkait pengajuan bakal calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota masih panjang. KPU, lanjutnya, masih harus berkonsultasi dengan DPR.

"Finalnya setelah kami melaksanakan harmonisasi PKPU. Kapan? Setelah kami mengikuti rapat konsultasi dengan DPR sebagaimana perintah dalam Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7/2017," tandas Idham. (Z-3)

Baca Juga

ANTARA/Aditya Pradana Putra

PPATK Tegaskan Berhak Mempermasalahkan Rekening Rafael Alun

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 12:33 WIB
"Dalam konteks kewenangannya, baik PPATK sebagai penyidik maupun sebagai institusi negara mempunyai kewenangan yang salah satunya...
MI/Susanto

KPK Bagikan Cara Mengadukan Kekayaan Pejabat yang Dinilai Janggal

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 09:31 WIB
Harta yang terdata bisa dilaporkan jika dinilai janggal. Caranya dengan mengakses tombol merah bergambarkan toa speaker di sisi kanan...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Sudah Sita Lebih dari Rp100 Miliar dari Kasus Suap Lukas Enembe

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 09:23 WIB
Barang yang disita berupa uang tunai, emas batangan sampai kendaraan. KPK, saat ini, tengah fokus menguatkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya