Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

Waspadai Penyebaran Omicron, Pemerintah Diminta Perketat Kebijakan

Anggota DPR RI Guspardi Gaus meminta agar pemerintah lebih waspada dan  segera mengambil sikap tegas serta cepat untuk menyikapi kondisi kekinian usai ditemukan varian Omicron di Indonesia,

Membumikan Omicron Melalui Komunikasi Komunitas

Komunikasi berbasis komunitas bisa menjadi solusi agar apa yang dimaksud pemerintah melalui beragam imbauan bisa diterima dengan baik dan tak salah kaprah oleh seluruh lapisan masyarakat

Menko Airlangga Apresiasi Peran TNI dan Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah

Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

PAN Serahkan Jadwal Pemilu 2024 ke Pemerintah dan KPU

Guspardi Gaus menjelaskan rapat koordinasi penetapan jadwal Pemilu 2024 digelar setelah ada kespakatan antara pemeirntah dan KPU.

Jelang Pemberangkatan Umrah, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Koordinasi

DPR meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah.

Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

DPR Minta Minimalisir Ketimpangan dengan Sinergi Belanja Pusat dan Daerah

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyampaikan pandangan fraksinya terkait keputusan terhadap RUU HKPD.

Menko Polhukam: Percepatan Transformasi Digital Perlu Terus Didorong

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut arahan Presiden Jokowi tersebut adalah meminta agar adanya perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital di Indonesia.

Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021

Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 ini tidak mempermudah dan tidak mengklasifikasi nelayan, mana yang berada di kelas kecil, besar maupun menengah.

Arah Pendidikan Indonesia Bangun Karakter di Tengah Perubahan

Semua orang dipaksa untuk beradaptasi pada dunia digital sehingga sektor pendidikan pun harus juga mengikuti perubahan tersebut.

Peradi-SAI Apresiasi Penghapusan Pasal 282 RUU KUHP

Kampanye antikriminalisasi profesi advokat adalah bentuk dan wujud kepedulian organisasi advokat.

DPD RI dan Pemerintah Duduk Bersama Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua

Ke depan, Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

BKSAP Dorong Keterlibatan Setiap Pihak untuk Capai Target SGDs

DPR RI berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak dan berpusat pada masyarakat. 

Gaji Guru PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat

Meski demikian, kebutuhan formasi guru PPPK harus diajukan daerah sesuai kebutuhannya. Dan yang sayangkan masih ada daerah yang tidak memanfaatkan peluang tersebut.

DKI Masih Tunggu Arahan Pusat Soal Kelanjutan BST

Pemprov DKI pun belum mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan program BST, karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Undang Undang Kepailitan Bisa Jadi Solusi di Masa Pandemi 

Pemerintah membuat rencana untuk menangguhkan keberlakuan UU Kepailitan (moratorium) untuk jangka waktu tertentu guna menyelamatkan para pengusaha dari ancaman kepailitan.

KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas

Arahan pusat kepada daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien di masa pandemi covid-19, harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar.

Pengendalian Polusi Udara Perlu Dilakukan Pemerintah Secara Menyeluruh

Bondan Andriyanu mengungkapkan, perlu ada kebijakan nyata dari pemerintah untuk mengendalikan sumber pencemaran secara nyata dan berdasarkan data scientific yang terukur.

Dinilai Diskriminatif, Pasal 282 RUU KUHP akan Dikoreksi

Pasal 282 RUU KUHP tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kemanfaatan bahkan diskriminatif

Pemerintah Harus Perhatikan Anak yang Ditinggal Orangtuanya Akibat Covid-19

Evie Permatasari dari Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) menegaskan dinas sosial harus memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan pengganti yang tepat, utamanya dari keluarga besarnya.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia