PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Agama diminta mempersiapkan pemberangkatan umrah di tengah pandemi dengan meningkatkan koordinasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk kepastian teknis operasional penyelenggaraan umrah, kuota dan skenario keberangkatan jemaah, prosedur apply visa umrah dan pemaketan layanan bagi jemaah umrah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Yandri juga meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah, baik aspek pembinaan, pelayanan maupun perlindungan.
“Kami (Komisi VIII) juga meminta pemerintah merumuskan kebijakan penyelenggaraan umrah dan haji di masa pandemi dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan dalam upaya mewaspadai munculnya gelombang ketiga akibat adanya varian baru Covid-19,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni meminta pemerintah memberikan suntikan booster Covid-19 sebelum keberangkatan jemaah umrah dan haji.
“Kita perlu koordinasi dengan Kemenkes kapan jemaah dapat menerima booster Covid-19, sehingga saat berada di sana kondisi badan sangat prima,” tuturnya.
Selian itu, Kemenag diminta mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkes dan Satgas Covid-19, khususnya dalam upaya pengintegrasian Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haki Khusu (Siskopatuh) Kemenag dengan aplikasi PeduliLindungi dan sinkronisasi dengan aplikasi Tawakalna Arab Saudi.
“Selain koordinasi kami (Komisi VIII) minta pemerintah mensosialisasikan aplikasi Tawakalna yang akan digunakan para jemaah di tanah suci,” kata politikus Partai NasDem tersebut.
Terakhir, Lisda berharap pesawat yang akan ditumpangi oleh jemaah haji dan umrah tidak transit di beberapa negara untuk meminimalisir terpaparnya varian baru virus korona.
“Kami berharap pesawat ini bisa direct ke Jeddah atau Madinah langsung untuk meminimalisir kemungkinan tertular Covid-19,” tutup Lisda. (RO/OL-09)
