Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
CATATAN penting sepanjang tahun 2021 adalah angka kemiskinan belum mampu diturunkan. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada 9,2%-9,7% di tahun 2021, ternyata masih berada di posisi 10,14%.
Demikian dikemukakan Kapoksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran persnya, Selasa (28/12).
Selain pertumbuhan ekonomi yang belum mencapau target, angka kemiskinan juga bagian yang tak memenuhi target Pemerintahan Joko Widodo tahun ini.
"Selain pertumbuhan ekonomi, target lainnya yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada kisaran 9,2%-9,7%. Menurut data BPS per Maret 2021 masih berada pada angka 10,14%," ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sementara itu, gini rasio yang ditetapkan pada rentang 0,377-0,379, menurut data BPS per Maret 2021 masih berada di angka 0,384.
Legislator dapil Jabar IV itu, melanjutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan pada kisaran 72,78-72,95 juga baru tercapai 72,29 per November 2021.
“Adapun target yang sudah tercapai di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditetapkan pada kisaran 7,7%-9,1% sudah menurun hingga mencapai 6,49%, per Agustus,” tutup Hergun. (RO/OL-09)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved