Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
CATATAN penting sepanjang tahun 2021 adalah angka kemiskinan belum mampu diturunkan. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada 9,2%-9,7% di tahun 2021, ternyata masih berada di posisi 10,14%.
Demikian dikemukakan Kapoksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam siaran persnya, Selasa (28/12).
Selain pertumbuhan ekonomi yang belum mencapau target, angka kemiskinan juga bagian yang tak memenuhi target Pemerintahan Joko Widodo tahun ini.
"Selain pertumbuhan ekonomi, target lainnya yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada kisaran 9,2%-9,7%. Menurut data BPS per Maret 2021 masih berada pada angka 10,14%," ungkap Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Sementara itu, gini rasio yang ditetapkan pada rentang 0,377-0,379, menurut data BPS per Maret 2021 masih berada di angka 0,384.
Legislator dapil Jabar IV itu, melanjutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan pada kisaran 72,78-72,95 juga baru tercapai 72,29 per November 2021.
“Adapun target yang sudah tercapai di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditetapkan pada kisaran 7,7%-9,1% sudah menurun hingga mencapai 6,49%, per Agustus,” tutup Hergun. (RO/OL-09)
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved